Gempita.co – TNI dan Polri diminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Karena posisi TNI-Polri adalah alat negara. Dan TNI -Polri dihadirkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan parpol,” kata Mahfud dalam Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024, di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).
Mahfud mengingatkan demokrasi bisa terganggu jika ada keterlibatan dan ketidaknetralan TNI-Polri. “Sehingga hal itu menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu,” ia menambahkan.
Mahud menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang meminta Polri harus terus berbenah diri dan melakukan reformasi di seluruh aspek.
“Saya ulangi, jagalah netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2024,” Mahfud menegaskan.
Ia menjelaskan bahwa fase kampanye rawan gesekan atau konflik. Oleh karena itu Mahfud berpesan agar Polri berhati-hati dan bertindak adil saat menghadapi situasi tersebut. Hukum harus ditegakan secara adil untuk semua masyarakat.
“Penegakan hukum harus adil, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadilah Bhayangkara yang sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia,” ujar salah satu kandidat cawapres PDIP itu.
Polri akan menggelar operasi terpusat dengan sandi ‘Mantap Brata’ untuk mengamankan Pemilu 2024. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Polri menerjunkan 434.197 personel.
“Baik yang berada dalam satuan tugas Mabes Polri maupun yang ada di Satgasda di daerah atau Lolda masing-masing,” kata Sandi Nugroho dikutip Publicanews.
