JAKARTA, Gempita.co- – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi polemik kritik yang tengah ramai menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Menurut dia, pejabat pemerintahan sebagai wilayah publik seharusnya tidak mempermasalahkan adanya kritik masyarakat.
“Kalau berada di wilayah publik maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja,” katanya dalam siaran live Youtube acara HUT Ke-13 tvOne, Senin (15/2/2021).
“Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik diungkapkan secara kasar itu ekspresi kemampuan dia (pengkritik) dalam mengungkapkan,” sambungnya.
Sebagai Gubernur DKI, Anies menganggap kritik sebagai ungkapan pendapat rakyat yang menjadi harapan untuk pemerintahan lebih baik.
Dia pun menyadari bahwa pendapat masyarakat ada yang mendukung maupun tidak mendukung pemerintah. Bahkan ada pula kritik dengan kata-kata kasar hingga caci maki.
“Makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan buat saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan, jangan tempatkan sebagai masalah pribadi,” ujarnya.
“Ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan,” imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Anies lantas kembali menegaskan bahwa kritik merupakan proses demokrasi dalam bernegara dan sudah ada sejak dulu.
“Kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik dari siapa pun,” paparnya.
Seperti diketahui, polemik kritik ini berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah.
Namun, pernyataan Jokowi tersebut rupanya mendapat reaksi negatif dari sejumlah masyarakat. Pasalnya, masyarakat justru takut dipolisikan saat memberi kritik kepada pemerintah.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan ikut menanggapi pernyataan Jokowi dan menanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
