Gempita.co – Realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri atau made in Indonesia yang baru 14 persen dari total anggaran sebesar Rp 1.481 triliun, atau baru Rp 214 triliun, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel.
Jokowi meluapkan emosi saat menyampaikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Jumat (25/3).
Dalam sambutannya, Jokowi sempat meminta peserta agar tidak tepuk tangan, “Kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, bangga buatan dalam negeri. Jangan tepuk tangan dulu,” ujar Jokowi saat mendengar peserta bertepuk tangan.
“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk belanja barang dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” Jokowi menegaskan.
Bahkan, Jokowi mengucapkan kata ‘bodoh’ dalam pengarahannya itu. “Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” katanya seperti dilansir dari laman Publicanews.
Jokowi yang mantan pengusaha mebel ini kemudian memberikan contoh beragam produk yang masih diimpor padahal porduk dalam negeri melimpah. Ia mempersoalkan pengadaan CCTV impor, kemudian seragam tentara dan polisi, pulpen, hingga buku tulis yang didatangkan dari luar negeri.
“Jangan ini diteruskan, setop. Kalau semua beli produk dalam negeri maka lompat ekonomi kita,” ia menegasakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyentil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Alkes, menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kecenderungan impor alat pertanian, padahal menurut Jokowi ada mesin-mesin buatan dalam negeri. “Alat mesin pertanian, traktor tak berteknologi tinggi saja impor, jengkel saya,” katanya.
Ia mengatakan begitu jengkel dengan kementerian, lembaga, instansi pemerintah yang bodoh karena tak mau memakai produk dalam negeri dan UMKM.
“Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang-kadang gimana toh? Aduh. Saya detilkan lagi, gregetan saya,” ujarnya kecewa.
Ia pun memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk memantau dan mengawasi produk impor yang masuk ke Indonesia.
