JAKARTA, Gempita.co– Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terus memperkuat sinergitas dengan pemangku kepentingan guna memajukan sektor kelautan dan perikanan. Tak hanya menjalin komunikasi intensif dengan DPR RI, Menteri Edhy juga membuka ruang audiensi dengan anggota DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat pesisir.
Seperti saat bertemu dengan tiga anggota DPD di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (04/11). Mereka ialah Intsiawati Ayus, Dapil Riau, Anna Latuconsina, Dapil Maluku dan Lukky Semen, Dapil Sulawesi Tengah.
“Terima kasih, kehadiran bapak-ibu ini adalah kehormatan, (memberi) info tentang kesulitan di daerah,” kata Menteri Edhy.
Menteri Edhy memastikan akan mencatat semua masukan yang diberikan oleh tiga anggota DPD dari tiga dapil berbeda tersebut. Bahkan, dia meminta unit teknis terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menindaklanjuti aspirasi dari daerah yang disampaikan itu. Jika masih memungkinkan, Menteri Edhy berharap KKP bisa mengintervensi persoalan di daerah dengan anggaran APBN 2020 atau melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang memiliki bunga 3%.
“Saya dukung semua yang beliau sampaikan. Kalau anggaran tidak bisa kita tawarkan BLU, mengikat tidak memberatkan,” sambungnya.
Adapun masukan dari ketiga anggota DPD tersebut di antaranya, dari Provinsi Riau rehabilitasi kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti, permintaan pelatihan teknis budidaya perikanan serta bantuan peralatan penangkap ikan.
“Permintaan atau aspirasi ini juga disampaikan oleh ketua kelompok nelayan camar laut Kepulauan Meranti, bapak Teuku Syahrul,” terang Intsiawati.
Di tempat yang sama, Lukky Semen mengurai aspirasi dari Sulawesi Tengah, yakni permintaan bantuan peralatan mesin katinting untuk masyarakat pesisir. Kemudian bantuan benih ikan nila, ikan mas dan sidat untuk budidaya di Danau Poso, bantuan induk ikan, pengadaan kapal 5 – 30 gross ton (GT), pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Donggala serta pabrik es.
“Ada juga usulan dari Pemda Poso pak, yaitu tempat pelelangan ikan (TPI), SPBU nelayan, _excavator_ untuk pembukaan tambak baru dan keramba jaring apung,” urai Lukky.
Sementara dari Maluku, Anna meminta KKP untuk membantu nelayan kecil dengan memberikan alat tangkap serta _mobile cold storage_ untuk masyarakat pesisir. Ia berharap, dengan dua bantuan tersebut kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Terlebih pemerintah juga telah berkomitmen untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
“Kita apresiasi bapak Menteri sudah berkunjung ke Maluku, semoga program Lumbung Ikan Nasional bisa terealisasi,” tandas Anna.
