Jakarta, Gempita.co – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pengembangan sub-sektor perikanan budidaya menjadi prioritas utamanya saat ini. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan, serta berkontribusi lebih banyak pada kas negara melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Salah satu strategi Menteri Trenggono dalam menggenjot produksi perikanan budidaya adalah dengan mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) KKP, khususnya yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Sebab UPT diisi oleh sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tersebut sekaligus memiliki lahan yang bisa dikelola menjadi tempat budidaya.
Saat ini, katanya, banyak negara yang mengandalkan sektor perikanan budidaya dan tidak lagi bertumpu pada hasil tangkapan di alam yang bila dieksplorasi terus menerus akan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem. Itulah sebabnya, pengembangan sub-sektor perikanan budidaya termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan.
“Jadi kenapa saya bilang kita harus kembangkan budidaya, di luar negeri seperti itu. Australia, Norwegia, Jepang juga Vietnam sektor perikanan budidayanya sudah berkembang. Mereka bisa, kita juga harus bisa,” tegas Trenggono, dalam keterangan resmi KKP, Jumat (8/1/2021).
Menteri Trenggono pun langsung tancap gas turun ke lapangan meninjau aktivitas produksi di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang yang merupakan UPT DJPB, kemarin. Sekaligus melakukan pertemuan dengan 15 kepala UPT DJPB dari seluruh Indonesia, didampingi oleh Dirjen PB Slamet Soebjakto.
Dalam pertemuan itu Menteri Trenggono menginstruksikan skema kerja UPT ke depan tidak sebatas melayani masyarakat tapi juga menjadi unit bisnis yang melahirkan profit bagi negara. Baik itu dari kegiatan budidaya (di-antaranya udang, ikan, dan rumput laut), penjualan pakan maupun benih sehingga PNBP yang dihasilkan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya.
“Lihatnya jangan anggaran dulu, tapi bagaimana anggaran yang ada bisa menghasilkan berpuluh-puluh kali lipat untuk negara. Saya tau ini tugas berat makanya kita seluruh lini di KKP harus solid, termasuk pentingnya peran Itjen agar tidak ada masalah aturan atau temuan di kemudian hari,” urainya.
Selain kesolidan internal KKP, lanjutnya, berkolaborasi dengan Pemda juga harus dilakukan salah satunya untuk mengetahui peluang pasar dari produk perikanan budidaya yang dihasilkan. Kemudian untuk mengetahui masyarakat mana saja yang harus diajak dalam kegiatan budidaya guna membantu kesejahteraannya.
“Misal ada warga yang baru di PHK, kita ajak dia bertambak. Kita kasih bantuan, kita dampingi agar dia punya penghasilan lagi. Itu baru wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.
Arahan lain, Menteri Trenggono meminta riset mengenai perikanan budidaya lebih diperkuat supaya hasil produksi mencapai titik optimal, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Termasuk perencanaan bisnisnya harus matang agar negara tidak hanya menggelontorkan uang, namun juga mendapat profit.
Menteri Trenggono yakin bila pengembangan perikanan budidaya melalui skema optimalisasi UPT berhasil, maka akan menarik minat pelaku usaha untuk berbinis tambak. Namun menurutnya perlu pengawasan agar pembangunan kolam-kolam budidaya tidak sporadis yang dikhawatirkan mengancam kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengaku siap mengoptimalkan peran UPT sesuai arahan Menteri Trenggono. Di samping itu, penerapan inovasi dan teknologi ikut digalakkan sebagai upaya peningkatan produktivitas kolam-kolam budidaya di Indonesia.
Sumber: Biro Humas dan kerja Sama Luar Negeri
