Merasa Dihina, Kader Demokrat Minta AHY Tak Koalisi dengan PDIP di Pilkada 2020

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa/foto:ist

Gunungsitoli, Gempita.co – Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Plt. Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara Djarot Syaifullah Hidayat terkait partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada 2020, pada minggu (19/7/2020) kemarin, memantik reaksi dari kader dan juga DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa, mengatakan jika pernyataan Djarot tersebut telah menghina partainya.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

“Penolakan koalisi itu adalah penghinaan kepada kader dan Partai Demokrat. Mas Djarot tidak memahami bahwa bangsa ini dibangun dengan bergotong royong seperti cita-cita Presiden Soekarno,” ujar Herman Jaya Harefa kepada Gempita.co, Selasa (21/7/2020) sore.

Menurutnya, alasan Djarot bahwa Partai Demokrat tidak berada pada koalisi pemerintahan, harusnya dapat dipahami sebagai pilihan politik dalam berdemokrasi, bukan sebagai “balas dendam”, karena tujuannya sama-sama untuk membangun bangsa.

Oleh karena hal tersebut, tambah Herman, dirinya sangat menyesali sikap dan pernyataan mantan Cagub Sumut tersebut yang membuat seolah-olah partainya mengemis untuk berkoalisi.

“Seperti DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli tidak pernah meminta-minta untuk berkoalisi dengan PDIP, bahkan kami menolak berkoalisi dalam Pilkada mendatang, justru kader Pak Djarot yang terus meminta dukungan dari DPP Partai Demokrat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli ini.

Herman mengatakan, bahwa semua partai politik berideologi Pancasila, sehingga tidak boleh ada partai yang merasa paling Pancasilais dari partai yang lain. Semua partai politik memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun bangsa.

“Sama seandainya terjadi koalisi Partai Demokrat dan PDIP di Oilkada Kota Gunungsitoli pada 9 Desember 2020 mendatang, jelas tidak menguntungkan posisi Ketua Umum Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2024 dan posisi kader di daerah dalam membesarkan partai,” tandasnya.

“Maka dari itu, atas nama seluruh kader Demokrat, khususnya di Kota Gunungsitoli, meminta Pak AHY tidak memberikan rekomendasi kepada kader PDIP pada Pilkada mendatang. Kader Demokrat memiliki harga diri, sehingga calon yang diusung diharapkan dari kader internal partai,” tegasnya.

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali