Jenewa, Gempita.co – Junta Militer Myanmar didesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan aksi kekerasan terhadap demonstran, setelah 54 orang tewas selama aksi melawan kudeta.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mendesak pasukan keamanan Myanmar menghentikan tindakan keras mereka terhadap pengunjuk rasa.
“Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa,” katanya dalam sebuah pernyataan, Kamis (4/4) mengutip AFP.
Meskipun korban terus berjatuhan, tapi aksi protes tetap berlanjut.
Salah satu aktivis Maung Saungkha mengatakan kelompok komite Pemogokan Umum Kebangsaan mengadakan kembali protes pada hari Kamis.
“Kami tahu kami bisa selalu ditembak dan dibunuh dengan peluru tajam, tapi tak ada artinya tetap hidup di bawah junta (militer), jadi kami memilih jalan berbahaya ini sebagai jalan keluar,” ujar aktivis Saungkha kepada Reuters.
Tidak hanya masyarakat, bahkan apparat keamanan juga ikut melawan junta militer. Lebih dari 100 aparat kepolisian Myanmar dilaporkan turun ke jalan bergabung dalam demonstrasi menentang pemerintahan junta militer.
Media lokal independen, Irrawaddy, melaporkan setiap hari sejak awal Februari, personel polisi, termasuk beberapa perwira berpangkat tinggi di kota-kota besar di Myanmar, telah bergabung dengan gerakan anti-junta militer nasional.
Salah satunya, Kolonel Polisi Tin Min Tun dari Departemen Kepolisian Yangon menjadi polisi dengan jabatan tinggi pertama yang bergabung dengan massa pembangkangan sipil terhadap junta militer sejauh ini.
Di Naypyidaw, lebih dari 70 anggota polisi telah bergabung dengan gerakan anti-kudeta untuk menentang kekuasaan militer.
Tak hanya polisi dan masyarakat sipil, petugas medis, dokter, hingga pegawai negeri sipil juga telah melangsungkan mogok kerja dan bergabung dalam demonstrasi anti-kudeta yang semakin meluas di Myanmar.
Sumber: parstoday
