Jakarta, Gempita.co – Kepala Intelijen Israel (Mossad), Yossi Cohen saat diwawancarai Channel 12 (Rabu 16/9) menyebutkan, Israel dan Arab Saudi segera menormalisasi hubungannya.
Namun Cohen menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal bahwa dia bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS). Dia hanya tersenyum dan berkata; “Saya memilih untuk tidak berkomentar.”
Cohen, yang dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dilaporkan menjadi utusan rahasia Israel untuk negara-negara Teluk.
Dia adalah salah satu dari sedikit pejabat Israel yang menemani Netanyahu ke upacara penandatanganan perjanjian baru-baru ini untuk menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain pada hari Selasa di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS).
Cohen mengatakan kesepakatan tersebut meresmikan hubungan setelah “kontak bertahun-tahun yang terjadi dengan cara yang sangat tepat.”
Dia menegaskan bahwa kekhawatiran di kawasan Timur Tengah terhadap Iran memainkan peran utama dalam jeda negara-negara Teluk yang tidak mengakui Israel selama beberapa dekade.
Sikap negara-negara Teluk itu sebagai pembelaan mereka pada Palestina yang berkonflik dengan rezim Zionis. Konflik itu belum terselesaikan hingga saat ini.
“Perjanjian yang ditandatangani Israel secara terpisah dengan Bahrain dan UEA adalah perubahan strategis dalam perang melawan Iran,” kata Cohen, seperti dikutip Anadolu, Jumat (18/9/2020).
Cohen menambahkan bahwa dia yakin negara-negara Teluk memutuskan untuk mengesampingkan masalah Palestina demi hubungan terbuka dengan Israel.
“Karena setiap negara perlu memilih kepentingan langsung versus kepentingan jangka panjang, dan di sini saya percaya bahwa Bahrain dan Uni Emirat Arab telah memilih kepentingan jangka panjang mereka,” katanya.
Mengenai apakah Arab Saudi akan mengikuti dan menormalisasi hubungannya dengan Israel dalam waktu dekat, Cohen berkata; “Saya pikir ini bisa terjadi.”
Pada 15 September, UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian yang disponsori AS untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Otoritas Palestina dan faksi-faksi perlawanannya telah mengecam perjanjian tersebut, dengan mengatakan mereka tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
