Jakarta, Gempita.co – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dengan Kemendikbudristek harus terus dilakukan.
“Tujuannya, guna menghubungkan dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal. Sehingga, tercipta SDM KUMKM unggul dan berdaya saing,” kata Teten, pada acara peluncuran peningkatan platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), secara daring, Kamis (26/8).
Namun, Teten mengakui, khususnya terkait partisipasi UMKM dan Koperasi yang masih rendah di platform SIPlah, program kolaborasi yang telah berjalan dari tahun 2020 seperti sosialisasi dan pendampingan UMKM onboarding ke platform SIPlah, akan terus dimaksimalkan.
“Kami akan terus mendorong UMKM dan koperasi untuk onboarding di platform PBJ satuan pendidikan SIPlah,” kata Teyen.
Pasalnya, lanjut Teten, potensi disana sangatlah besar. Secara rata-rata belanja sekolah pertahun sebesar Rp54 triliun. “UMKM dan koperasi berpeluang untuk berperan aktif paling sedikit 4 persen dari nilai potensi belanja tersebut,” tukas Teten.
Teten menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi bersama Kemendikbud ristek, kendala utama adalah masih sedikitnya produk dan harga yang belum kompetitif dibandingkan pasar offline.
“Untuk itu, upaya yang kami lakukan untuk mempersiapkan UMKM dan koperasi tidak hanya onboarding ke SIPlah. Tetapi juga meningkatkan daya saing dan kualitas produknya,” jelasnya.
Diantaranya, pelatihan dan pendampingan KUMKM berbasis adaptasi dan inovasi teknologi, serta sesuai dengan target dan standarisasi pasar dilakukan.
Teten pun memberikan apresiasinya terhadap peningkatan SIPLah serta akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.
“Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” tandas Teten.
Penyaluran Dana BOS
Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, pada 2021 pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional.
Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. “Dengan SIPlah, sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri,” tutur Nadiem.
Tahun 2019, Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS.
“Hingga saat ini, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan,” pungkas Nadiem.
