Olimpiade Tokyo: 58 Persen Masyarakat Jepang Menolak

Dua wanita memakai masker terlihat sedang berjalan di pusat Kota Tokyo dengan latar belakang logo Olimpiade, beberapa waktu lalu. Pemerintah Jepang mulai ragu bisa menyelenggarakan Olimpiade 2020 tahun ini. (AFP/DAILY MAIL)

Jakarta, Gempita.co – Ancaman ketakutan wabah Covid-19, menurut survei Yomiuri 58 persen masyarakat Jepang menolak Olimpiade digelar di negaranya.

Dalam survei yang dilakukan pada 18 Januari hingga 25 Februari itu, ketika sebagian besar negara tetap dalam keadaan darurat virus corona, 30 persen responden mengatakan mereka “sangat tertarik” pada Olimpiade Musim Panas dan 40 persen mengatakan mereka “agak tertarik.”

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Namun, kekhawatiran atas dampak infeksi virus corona membuat sebagian besar menentang untuk mengadakan acara tersebut tahun ini. Meskipun 58 persen tertarik dengan acara olahraga itu, angka tersebut sekitar 20 persen lebih rendah dibandingkan survei sebelumnya.

Jika Olimpiade berjalan sesuai jadwal, survei Yomiuri menunjukkan, sebanyak 91 persen responden mengatakan penonton harus dibatasi atau tidak diizinkan sama sekali.

Olimpiade Tokyo ditunda tahun lalu karena pandemi dan dijadwalkan ulang pada tahun ini mulai 23 Juli.

Meskipun jumlah infeksi virus corona di Jepang rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan banyak negara Eropa, wilayah metropolitan Tokyo tetap dalam keadaan darurat, dengan diberlakukan pembatasan jumlah penonton untuk acara olahraga dan budaya, serta waktu tutup untuk bar dan restoran. Jepang juga masih tertutup untuk orang asing non-residen.

Survei yang dilakukan Reuters, yang diterbitkan bulan lalu, menunjukkan hampir dua pertiga perusahaan Jepang juga menentang penyelenggaraan Olimpiade sesuai rencana, berubah dari survei sebelumnya yang menunjukkan dukungan paling banyak.

Jepang sejauh ini mengkonfirmasi 431.250 kasus virus corona dan 7.931 kematian pada Senin (1/3/2021).

Media lokal, Selasa (2/3/2021) malam memberitakan bahwa Tokyo dan tiga prefektur tetangga akan meminta pemerintah untuk memperpanjang keadaan darurat sekitar dua pekan, setelah dijadwalkan berakhir pada 7 Maret.

Sumber : Antara

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali