Operasi Tinombala Dinilai Gagal Hadapi Teroris MIT

Operasi Tinombala sejak 2016 - Foto: Antara

Jakarta, Gempita.co – Operasi Tinombala yang digelar sejak 2016 dinilai gagal, karena masih terjadi korban tewas dianiaya kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Rinaldy Damanik, seorang tokoh masyarakat di Tentena menjelaskan operasi Tinombala tidak mampu memberikan rasa aman bagi warga Poso.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

“Faktanya korban berjatuhan terus kan, jadi saya mau bilang operasi Tinombala ini gagal. Gagal total. Sudah bertahun-tahun, berulang-ulang,” tambah Damanik.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyebut kelompok Mujahidin Indonesia Timur sebagai pelaku pembunuhan baru- baru ini terhadap seorang petani bernama Agus Balumba alias Papa Sela (45) warga desa Sangginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan di Kabupaten Poso. Desa itu berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Poso.

Komisaris Polisi Sugeng Lestari, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah menjelaskan,Senin (10/8), korban dan seorang rekannya AP menuju ke pondok kebun untuk menjaga tanaman jagung pada Sabtu (8/8) sore.

Namun sesampai di pondok kebun, justru bertemu dengan sekelompok orang bersenjata api.

Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Universitas Tadulako, Muhammad Marzuki, Selasa (11/8), aksi-aksi kekerasan yang menyasar warga sipil dikarenakan dua hal, yaitu MIT ingin menyampaikan pesan bahwa mereka masih kuat dan karena mencurigai warga yang ditemui adalah informan aparat keamanan.

“Maka kemudian sebenarnya kalau saya negara harus hadir dalam posisi seperti itu. Artinya, aparat harus bisa melindungi warganya,” ujar Marzuki.

Dia juga mempertanyakan mengapa operasi Tinombala tidak bisa mengatasi gangguan keamanan dari kelompok MIT. Padahal, jumlahnya diklaim terus menurun.

“Itu artinya menurut saya Operasi Tinombala ini belum sepenuhnya mampu menjawab apa yang kita harapkan yaitu kasus MIT di Poso itu bisa diselesaikan,” tegas Marzuki.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali