Yangon, Gempita.co – Dewan HAM PBB diminta menghimbau keterlibatan organisasi Internasional dalam masalah Kudeta Militer di Myanmar.
Hal itu disampaikan 300 anggota parlemen Myanmar mengirim surat kepada Dewan HAM PBB.
Sekitar 300 anggota parlemen terpilih Myanmar mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan atas kudeta militer terhadap pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Mereka menyebut kudeta yang dilakukan 1 Februari lalu sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Reuters melaporkan, dalam surat yang dikirimkan ke Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Inggris Julian Braithwaite ini menyatakan junta militer telah melakukan pengekangan kebebasan sipil, salah satunya dengan menutup kebebasan berpendapat melalui kontrol ketat jaringan telekomunikasi.
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jendral Min Aung Hlaing, menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang baru dilantik pada 1 Februari lalu.
Sumber: parstoday
