PBNU: Dominasi Alat Kesehatan Impor Menandai Rapuhnya Sistem Kesehatan Nasional

Gempita
Gempita.co berita terkini hari ini

Jakarta, Gempita.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah untuk membenahi sistem kesehatan nasional, belajar dari berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi COVID-19 di Tanah Air.

“Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir,” ujar Ketua Umum PB Said Aqil Sirodj pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Sabtu berakhir Minggu.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Said Aqil menjelaskan dari sisi hulu, penerapan protokol kesehatan tidak boleh kendor. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga seiring dengan terus bermutasinya virus corona jenis baru penyebab COVID-19.

Masyarakat didorong untuk semakin mempertebal protokol kesehatan dan pemerintah turut mengawasi penerapannya.

“Menurut keterangan epidemiolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021,” kata dia.

Dari sisi tengah, kata Said Aqil, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan kelompok.

Sementara di hilir, NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas).

NU juga mendorong pemerintah untuk memangkas kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai dari kemandirian farmasi, penambahan dokter dan tenaga kesehatan, kapasitas RS dan puskesmas, serta produksi alat kesehatan.

“Saat ini, sekitar 94 persen alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Dominasi alat kesehatan impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional,” kata dia.

NU Membuat Politik Nasional Lebih Beretika

Di bagian lain dari pidatonya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Nahdlatul Ulama (NU) dapat memiliki peran untuk membuat kondisi politik nasional di Indonesia menjadi lebih beretika.

“Perpolitikan nasional juga menjadi penting juga. Supaya kita harapkan ke depannya politik kita lebih sesuai etika yang benar,” kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Sabtu.

Merujuk pada kutipan pendiri Rais Akbar NU Hasyim Asy’ari, Ma’ruf mengatakan bahwa politik di Indonesia harus dijiwai dengan sikap keagamaan yang baik.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada seluruh warga Nahdliyin yang berada di kancah politik untuk menunjukkan etika dan akhlak mulia dalam bersikap.

Sumber: Antaranews

Kemenkumham Bali

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali