Jakarta, Gempita.co – Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tahun ini sebaiknya ditunda, sebagaimana yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan melalui skema APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan melalui pihak swasta
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum, yang menyebut proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak urgen.
Pemulihan ekonomi, katanya, bisa dilakukan dengan cara lain, seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah dan tak harus dengan memindahkan ibu kota.
“Beresin dulu nih Covid. Kalau sudah beres Covid, baru infrastruktur dan itu tidak harus dilakukan dengan pindah ibu kota.
“Pembangunan infrastruktur misalkan dapat dilakukan dengan membuka akses transportasi, seperti dalam hal trans Sumatera. Ibu kota di mana pun asal tak Jawa-sentris pembangunannya akan lebih baik. Ada pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Namun, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan yakin proyek ini akan mampu menggerakan ekonomi, salah satunya karena akan membuka banyak lapangan pekerjaan.
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi diumumkan pada tahun 2019.
Pemerintah mengumumkan sejumlah alasan pemindahan, dari masalah ketidakmerataan ekonomi hingga beban lingkungan di Pulau Jawa.
Sejak pertama digulirkan, proyek ini banyak dikritik, termasuk oleh aktivis lingkungan, yang khawatir pemindahan ibu kota akan merusak lingkungan di Pulau Kalimantan.
Sumber: bbcnews
