Ekonomi

Pembangunan Kelembagaan Ekonomi Petani Penting agar Ketahanan Pangan Terjamin

MenkopUKM Teten Masduki - Foto: Istimewa

Cianjur, Gempita.co – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong konsolidasi petani-petani di Cianjur, Jawa Barat agar masuk koperasi melalui konsep korporatisasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, korporatisasi dilakukan agar kesejahteraan petani meningkat.

“Kami melihat Cianjur memiliki potensi di sektor pangan misalnya padi/beras. Kami ingin dorong konsolidasi petani padi untuk masuk koperasi dengan konsep korporatisasi petani agar produknya efisien dan ekonomis sehingga kesejahteraan petani meningkat,” kata Teten dalam Forum Diskusi Bersama Koperasi dan Asosiasi UMKM di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

Teten juga menegaskan, pembangunan kelembagaan ekonomi petani sangat penting agar ketahanan pangan lebih terjamin.

Menurut Teten, sektor pangan saat ini memiliki banyak permintaan baik di pasar lokal maupun di pasar global. Untuk itu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dapat memanfaatkan keunggulan pangan domestik.

“Sampai saat ini, masih banyak produk-produk pangan yang kita impor, seperti jagung, kedelai, bawang putih, gula, susu dan daging sapi. Komoditi dengan permintaan banyak dunia di antaranya buah dan rempah. Kita harus sudah mulai membidik UMKM masuk di sektor-sektor yang memiliki keunggulan domestik. Dunia sudah melihat apa yang menjadi keunggulan domestik negaranya masing-masing,” katanya.

Teten optimistis Indonesia mampu mewujudkan katahanan pangan melalui pembenahan kelembagaan termasuk akses pembiayaannya.

Menurutnya, saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia baru 19,8 persen atau masih jauh tertinggal dibandingkan negara Singapura 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, serta Korsel 81 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Teten, minta agar secara bertahap sampe 2025 kredit UMKM naik menjadi 30 persen dan pagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa sampai Rp20 miliar.

“Kelembagaan UMKM mesti kita benahi. Kalo nggak diberesi, nggak akan sampai porsi kredit UMKM mencapai 30 persen,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur, TB Mulyana Syahrudin mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Cianjur telah membantu 115 ribu pelaku usaha mikro pada tahun 2020 dan 91 ribu pelaku usaha mikro pada 2021.

“Pemkab Cianjur meningkatkan SDM melalui digitalisasi dan tengah menyiapkan pendamping UMKM pada 2022,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top