Nasional

Peraturan Menteri Tentang Kekerasan Seksual Abaikan Nilai Pancasila

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes. (Dok PKS)

Gempita.co, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes menyoroti sikap Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 30 tahun 2021 tentang ‘Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi’.

Permen ini, kata Fahmy, hadir di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di DPR.

“Tentu saja maksud dari Peraturan ini baik, untuk mencegah dan menangani tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permen ini mendefinisikan kekerasan seksual,” ungkap Fahmy dalam keterangan tertulis, Rabu (3/11/2021).

Fahmi menjelaskan, Permen tersebut sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila (asusila) yang sangat mungkin dan bahkan kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis (LGBT).

“Peraturan ini hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan, atau melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban,” katanya.

Dengan perkataan lain, lanjutnya, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan, bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, itu semua tindakan yang dianggap normal, meski agama dan Pancasila menilainya sebagai perbuatan yang a-moral.

“Bagaimana mungkin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat suatu Peraturan yang mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan sekaligus menabrak nilai-nilial luhur adat dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab,” jelasnya.

Tentu saja, kata Fahmy, Peraturan ini menjadi sangat bermasalah dan menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran dan kemarahan banyak pihak.

“Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) yang terdiri dari; Persatuan Umat Islam (PUI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Syarikat islam (SI), Mathla’ul Anwar, Al Ittihadiyah, Al Washliyah, Persatuan Islam (PERSIS), Wahdah Islamiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Hidayatullah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) telah memprotes Peraturan tersebut,” tuturnya.

Tambahan lagi, kata Fahmy, Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (pasal 2) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (pasal 3).

“Oleh sebab itu, Permendikbud Ristek No 30/2021 ini harus segera direvisi dan dilengkapi. Dengan harapan, Peraturan ini kemudian dapat dijadikan instrumen untuk membangun iklim kehidupan sosial yang beradab, bermoral, menjunjung tinggi etika dan nilai agama dan Pancasila. Bila mendikbud tidak mau merevisinya, bukan tidak mungkin Permendikbud ini akan ‘dicabut’ oleh masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan Pancasila !,” tegas Fahmy mengakhiri.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top