Jakarta, Gempita.co – Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menilai pelibatan ormas dalam mendisiplinkan penerapan protokol masyarakat hanya akan jadi kontra produktif.
Alih-alih membangun kesadaran budaya baru, ormas dikhawatirkan menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan cara represi.
“Sekali lagi, habit itu kan kebiasaan, sebuah budaya baru yang kita bangun seperti itu. Hidup sehat itu harus dari kesadaran. Kalau hanya membuat ketakutan, dia akan memakai masker kalau ada petugasnya saja. Saat ada ormas-nya saja,” kata Dedi, Selasa (15/09).
Sebelumnya, TNI-Polri resmi merekrut ormas di Jakarta termasuk Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR).
Mereka akan dilatih dan bertugas mendisiplinkan masyarakat di tempat keramaian seperti pasar, perkantoran, stasiun, terminal.
Mereka diberikan rompi berwarna kuning dengan lambang Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta. Bagian belakang rompi tertulis ‘Penegak Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19’.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan kepada media, langkah pelibatan pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan berbasis komunitas sebagai ‘Ini inovasi dari kami’.
Ormas yang dilibatkan juga telah diwanti-wanti untuk bertindak profesional dan mengedepankan persuasi.
Sekali lagi, menurut Ahli Kesehatan Masyarakat, Dedi Supratman urusan ini semestinya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah.
“Jangan dilepas ke masyarakat, begitu saja. Tiba-tiba sekarang, meminta bantuan ormas. Itu yang saya lihat tidak akan efektif nantinya,” katanya.
Kritik pelibatan ormas ini juga datang dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Wakil Ketuanya, Ngadiran mengatakan, ‘tegas menolak, kecuali sudah tidak ada lagi yang lain’.
Ngadiran mengatakan para pedagang di pasar mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi.
Pedagang yang masih bisa bertahan terkait dengan sayur mayur dan bahan kebutuhan pokok. Sementara, pedagang pakaian dan lainnya kesulitan mendapat pembeli.
“Pelaris tidak dapat. Utang makin banyak,” katanya.
Ngadiran menganggap, kehadiran ormas yang dilibatkan TNI-Polri hanya akan membuat ketahanan tubuh para pedagang dan masyarakat makin merosot.
“Sekarang saja masyarakat sudah ketakutan sama covid, ditakut-takutin lagi. Imunnya masyarakat turun, enggak kasihan ya? Cari uang susah. Cari untuk makan aja susah. Ditakut-takutin pula,” katanya.
Senada dengan ketua IAKMI, Ngadiran menyarankan agar pemerintah dan institusi keamanan melibatkan komunitas yang ada di sekitar masyarakat sebagai penegak protokol kesehatan, termasuk kelompok pramuka. “Pramuka ini minimal terdidik,” katanya.
