Gempita.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara virtual. Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian.
“Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021).
Menurut Presiden, kerja sama antarnegara dalam menangani pandemi masih belum maksimal. Ia juga menyoroti masalah distribusi vaksin COVID-19 dunia yang belum merata.
“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi menyerukan seluruh negara menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan dana, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.
“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.
Kemudian, Jokowi menyinggung soal pemulihan perekonomian global yang bergantung pada pengendalian pandemi. Lagi-lagi ia menekankan soal kerja sama antarnegara sangat dibutuhkan dalam hal ini.
“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” kata Jokowi.
Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.
“Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.
Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.
Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktik kekerasan perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina, krisis Myanmar harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five-Point Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.
“Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” imbuhnya.
