PSBB Total tak Lagi Relevan, Epidemiolog: Masyarakat Sudah Tidak Peduli Perkataan Pemerintah

Foto: ilustrasi/istimewa

Jakarta, Gempita.co-Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menillai saat ini penerapan PSBB total di DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran Covid-19 sudah tak lagi relevan.

Menurutnya, penerapan PSBB transisi ataupun total tak banyak berpengaruh pada jumlah kasus positif Covid-19 di ibu kota. Sementara itu, masyarakat juga saat ini sudah acuh pada program pemerintah.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

“PSBB total sudah. Transisi sudah berkali-kali. Apakah rem darurat lagi? Kasus tidak banyak berkurang, kan? Faktanya masyarakat sudah tidak peduli lagi apa kata pemerintah. Mau PSBB total, mau pun transisi, semua berjalan saja seperti biasa,” kata Masdalina dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (2/12)

Masdalina menanggap, ditariknya rem darurat dan kembali ke status PSBB total dari transisi menjadi bukti bahwa pemerintah daerah sebetulnya gagal memutus rantai penularan Covid-19 di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa pengendalian pandemi Covid-19 harus sistematis, sesuai dengan Pedoman Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Covid-19.

Pedoman tersebut memuat aturan bahwa seluruh suspek wajib dilakukan swab. Kontak erat tanpa gejala tidak perlu melakukan tes swab, tapi wajib dikarantina selama 14 hari. Proses karantina juga harus diawasi betul oleh petugas kesehatan setempat atau Satgas Covid-19.

Ketika penerapan PSBB total, petugas juga harus dengan tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Mobilitas dan aktivitas masyarakat juga harus dibatasi.

Namun, dua aturan-aturan ini belum dianggap belum maksimal meskipun PSBB total sudah diterapkan.

“Inti dari pengetatan wilayah atau karantina adalah pembatasan mobilitas dan aktivitas warga, tapi harus benar implementasinya tapi jadi ambigu ketika PSBB diberlakukan bioskop dibuka, hotel tempat wisata hiburan malam juga dibuka,” tutur Masdalina.

Namun, ia menilai penanganan pandemi di DKI Jakarta lebih baik ketimbang provinsi lain. Selain karena data yang disajikan oleh pemerintah sudah lengkap, kapasitas testing juga tinggi. Terpenting, kata Masdalina, kasus tambahan kematian di DKI Jakarta rendah.

“Data lengkap, jumlah kasus stabil saja, yang penting kematian rendah, [jika] dibanding Jateng, Jatim, dan Sumsel. Kelihatannya kasus mereka rendah, tapi angka kematiannya tinggi,” tutur Masdalina.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali