Jakarta, Gempita.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melakukan sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Ransang, Kab. Kepulauan Meranti sebagai salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2017.
Plt. Dirjen PRL, TB. Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe mengatakan, sertifikasi hak atas tanah seluas 8.924 m² (0,89 Ha) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan PPKT sebagai kawasan strategis nasional tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2010.
“PPKT punya peran strategis karena memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional serta peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Tebe, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11).
Tebe menjelaskan, sertifikasi Hak Atas Tanah di PPKT dilatarbelakangi beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, seperti penjualan pulau-pulau kecil, penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (private island), kerusakan lingkungan di PPKT, konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya di PPKT serta aktivitas ilegal seperti illegal fishing, illegal logging, serta penyelundupan orang dan barang.
“Sebagai bentuk antisipasi dan solusi, sejak tahun 2017 KKP melakukan sertipikasi Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan di PPKT atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.
Pulau Rangsang yang terletak di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia ini, memiliki luas 867,86 Km². Kondisi pulau terdiri dari hutan belukar, perkampungan, ladang perkebunan dan tanah terbuka. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 8.78/MenHut-II/2014 kawasan hutan di Pulau Rangsang adalah Kawasan Hutan Produktif tetap.
Menjaga Keutuhan NKRI
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) Muhammad Yusuf mengungkapkan, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan PPPKT, melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah.
“Program ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kerja sama pemanfaatan PPKT serta tetap mempertahankan budaya masyarakat adat yang di PPKT,” ungkap Yusuf.
Yusuf menambahkan, sesuai PP Nomor 62 Tahun 2010 PPKT dapat dimanfaatkan pemerintah bersama-sama pemerintah daerah berdasarkan suatu rencana zonasi yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri.
“PPKT hanya dapat dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan,” tandasnya.
Sumber: Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
