Kuala Lumpur, Gempita.co – Yang di-Pertuan Agong , Raja Malaysia ini memiliki peran menentukan bagi perjalanan politik di Negeri Jiran.
Raja dapat memutuskan menyelesaikan kebuntuan politik di Malaysia seperti disitir dari Bloomberg, Kamis (24/9/2020).
Seperti solusi mengatasi kisruh saat ini, PM Tan Sri Muhyiddin menggelar pemilu di Sabah, hari ini Sabtu (26/9/2020).Tentunya hasil pemillu juga menentukan nasib Tan Sri Muhyiddi dari jabatan PM Malaysia.
Berikut kekuasaan Raja Malaysia untuk mengatasi konflik :
Menyerukan Pemilu
Raja memiliki kekuasaan untuk membubarkan Parlemen, setelah itu pemilihan umum (pemilu) harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa dan oposisi telah menyerukan pemilihan umum dipercepat untuk menyelesaikan ketidakpastian politik untuk selamanya, ketika Tan Sri Muhyiddin dilantik pada bulan Maret lalu setelah runtuhnya pemerintah yang mengambil alih kekuasaan setelah pemilu 2018.
Muhyiddin juga dapat mengadakan pemilu, yang sebelumnya ia katakan mungkin dia lakukan jika koalisinya memenangkan pemilu di seluruh negara bagian Sabah Sabtu ini.
Mosi Percaya
Raja dapat meminta ketua majelis rendah untuk mengajukan sidang Parlemen berikutnya, yang saat ini ditetapkan pada 2 November, untuk mengadakan mosi percaya lebih cepat.
Pihak oposisi telah berencana untuk menantang dukungan Muhyiddin di Parlemen selama berbulan-bulan, tetapi Ketua Parlemen telah berulang kali menempatkan mosi di bagian bawah agenda.
Pada bulan Juli, perdana menteri membuktikan bahwa dia memegang mayoritas tipis di Parlemen ketika dia menggantikan ketua parlemen.
Menunjuk Perdana Menteri
Setelah mantan pemimpin Mahathir Mohamad tiba-tiba mengundurkan diri pada bulan Februari, Raja menghabiskan waktu berhari-hari untuk berbicara dengan setiap anggota parlemen untuk mencari tahu siapa yang mereka dukung, yang mengarah pada pengangkatan Muhyiddin.
Kali ini, tidak ada kekosongan kepemimpinan, jadi raja mungkin perlu mendesak perdana menteri saat ini untuk mundur jika Anwar Ibrahim mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen di Parlemen.