Bandung, Gempita.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan tiga prioritas sebagai terobosan pada Tahun 2021-2024. Pertama, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Kedua, Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Ketiga terobosan tersebut didukung oleh pengembangan riset kelautan dan perikanan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja, pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM, Selasa (6/4), di Bandung, Jawa Barat.
Menurut Sjarief, PNBP dari sektor kelautan dan perikanan selama ini hanya sekitar Rp600 miliar, didapat dari izin penangkapan ikan. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.
Untuk itu, perlu dilakukan perubahan paradigma, yaitu dengan menggratiskan perizinan penangkapan ikan dan mengenakan tarif PNBP saat menurunkan hasil tangkapan setelah selesai melaut.
Dengan demikian potensi PNBP dari sektor kelautan dan perikanan yang dapat diraih diperkirakan bisa mencapai Rp12 triliun. Guna merealisasikannya, BRSDM terus mengembangkan riset, salah satunya melalui rencana kolaborasi dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang elektronika.
Dengan teknologi tinggi, ikan hasil tangkapan bisa langsung dideteksi jumlah, jenis dan beratnya oleh peralatan canggih, sehingga dapat diketahui tarif PNBP-nya.
“BRSDM sudah mulai merintis untuk menyusun instrumen, peralatan-peralatan yang harus dipasang di kapal penangkap ikan supaya bisa mendeteksi, kalau ikan ditangkap di laut, dimasukkan ke palka maka bisa langsung dihitung berapa jumlahnya, beratnya, ikannya jenis apa saja, harganya berapa, kira-kira pendapatannya berapa. Sehingga saat mereka mendarat di daratan maka langsung keluar harus membayar berapa.
Jadi disini teknologi yang masuk adalah teknologi untuk electronic scaling, teknologi untuk pattern recognition, dipotret, kemudian tahu ini ikan kerapu, ini ikan kakap merah, dan seterusnya, berapa harganya, tuna tongkol, cakalang. Riset menjadi utama disini. Kita akan mengembangkan teknologi itu.
Tahun 2021-2025 BRSDM akan berperan di program ini dalam konteks untuk menyiapkan perangkat-perangkat instrumennya, alat ukur, monitoring, surveillance untuk kapal ikan yang di lautan sehingga jelas kapal yang menangkap, pemiliknya siapa, kewajibannya bagaimana,” paparnya.
Adapun dalam mendukung perikanan budidaya, menurutnya, riset juga memiliki peran yang tinggi.
Saat ini Indonesia memiliki komoditas unggulan di bidang budidaya antara lain lobster, udang, dan rumput laut, yang didorong secara masif dan dikembangkan untuk kepentingan ekspor. Salah satunya melalui teknologi tinggi tambak udang yang akan dibangun di Aceh Timur seluas 10.000 hektare.
Sementara itu, menurut Sjarief, pihaknya juga mendorong komoditas-komoditas lokal unggulan dan mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, seperti Kampung Nila, Kampung Patin, Kampung Lele, Kampung Gabus, dan Kampung Garam, di berbagai daerah di Indonesia.
Daerah yang akan dikembangkan salah satunya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang pada Rakernis tersebut menandatangani nota kesepakatan dengan BRSDM.
Tak hanya mengembangkan riset, BRSDM juga meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung program-program prioritas KKP. Peningkatan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
Kegiatan pendidikan diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70% dan teori 30%.
Biaya pendidikan disubsidi oleh negara. Sebanyak 50% kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam.
Satuan pendidikannya tersebar di berbagai daerah, yaitu 10 Politeknik, 1 Akademik Komunitas, dan 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
Para peserta didik selain menjadi tenaga kerja professional juga diarahkan menjadi wirausaha, salah satunya didanai oleh kredit dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Selain itu, koperasi satuan-satuan pendidikan tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan idle untuk usaha perikanan budidaya dengan biaya kredit LPMUKP.
Adapun kegiatan pelatihan dilakukan melalui enam Balai Diklat ditambah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan peserta pelatihan mencakup masyarakat seluruh Indonesia. Pengembangan SDM melalui pelatihan saat ini berupa online training yang disebut Classical Blended Full Online Training.
Terkait digitalisasi pelatihan, dikenal aplikasi e-Jaring (pembelajaran daring perikanan) dan e-Milea (electronic milenial learning).
Sementara itu kegiatan penyuluhan berupa pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat kelautan dan perikanan oleh para penyuluh yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Para penyuluh tersebut sehari-harinya bertugas secara mobile mendampingi kelompok-kelompok tersebut di wilayah kerjanya masing-masing dalam meningkatkan usaha mereka dan melaporkannya secara berkala.
Pengembangan SDM melalui penyuluhan saat ini juga dilakukan melalui digitalisasi penyuluhan.
Sebagai informasi, Rakernis BRSDM ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP Tahun 2021 yang diselenggarakan 5-6 April 2021, di Bandung. Pada Rakernis tersebut, ditandatangani tiga naskah kerja sama BRSDM.
Pertama, Nota Kesepakatan Antara BRSDM dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tentang Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan SDM KP di kabupaten tersebut.
Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Kelautan BRSDM dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung tentang Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Teknologi Kelautan.
Ketiga, Rencana Kerja Aksi (Work Plan) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat Pelatihan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan BRSDM dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) tentang Increasing Trade Capacities of Selected Value Chains Within The Fisheries Sector in Indonesia-Extension
Global Quality And Standards Programme (GQSP) Indonesia Smart-Fish 2.
Sumber: HUMAS BRSDM
