Gempita.co – Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan menjelang Pemilu 2024, pihaknya dan Bawaslu sudah menandatangani terkait kasus-kasus sengketa jurnalistik.
Dewan Pers menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan Pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan pada tahun ini.
“Baru saja dirilis bahwa Twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di Instagram dan TikTok,” kata Yadi.
Segala tahapan dan jadwal mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan untuk pengamanan pemilu, kepolisian telah menyiapkan operasi.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Mantap Brata,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di kantor Dewan Pers, Selasa, kemarin.
Berdasar riset Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komminfo), memasuki tahun politik biasanya penyebaran berita bohong media sosial semakin meningkat.
Polri akan menggelar diskusi kelompok (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hibrida. Pertemuan ini untuk membahas upaya edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoaks jelang pesta demokrasi lima tahunan itu.
“Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hibrida untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoaks menjelang pemilu,” ucap Dedi.
*Berbagai Sumber
