Jakarta, Gempita.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali marah ke para menterinya pada tahun pertama periode kedua masa jabatannya, khususnya menghadapi tantangan berat pandemi Covid-19.
Akankah Jokowi mengevaluasi total kabinetnya sebelum pergantian tahun untuk memulai gerak lincah pada 2021?
Rentetan kekecewaan presiden dan OTT KPK terhadap dua menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara makin memperkuat reshuffle alias rombak kabinet.
Isu santer reshuffle kabinet akan diumumkan akhir Desember 2020, tak lama setelah gelaran pilkada serentak digelar. Sinyal reshuffle kabinet juga terdengar santer di internal parpol koalisi pemerintahan, salah satunya dari PDIP.
“Logis saja bila presiden memikirkan reshuffle, minimal pengisian nama-nama baru,” kata Politikus PDIP Hendrawan Supratikno Minggu (6/12/2020).
Isu reshuffle kabinet juga terdengar riuh di kalangan politikus Senayan. Sejumlah politikus menyebut Jokowi mungkin akan mengumumkan reshuffle kabinet di akhir bulan ini.
Ada juga yang iseng menyebut Rabu pon yang kebetulan jatuh pada 23 Desember 2020 sebagai salah satu hari favorit Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet.
Apakah reshuffle kabinet mendesak diumumkan dalam waktu dekat? Pakar Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte, melihat dari sisi kebutuhan memang Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle. Paling tidak melakukan pengisian terhadap dua kursi menteri yang tersangkut korupsi.
“Kalau dari sisi kebutuhan memang perlu, karena ada yang bermasalah dengan KPK dan Menteri KKP kan sudah mengundurkan diri dan tidak bisa terus dirangkap oleh Menko. Mungkin portofolio Menko sudah banyak sehingga perlu menetapkan menteri baru definitif,” kata Philips kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).
Belum lagi posisi Menteri Sosial yang perlu segera diganti. Kemensos menjadi salah satu kementerian sentral dalam penanggulangan dampak pandemi.
Namun demikian, Philips menduga presiden mungkin sedang memperhitungkan perlu tidaknya faktor perimbangan parpol dalam mereshuffle kabinet. Karena parpol asal dua menteri tersebut mungkin masih menginginkan kursi menteri tersebut.
“Ini mungkin jadi pertimbangan Pak Presiden dan mungkin tidak mudah juga bagi partai mengajukan nama. Karena tidak mungkin kursi ini diisi oleh orang yang sama sekali baru menguasai lapangan karena kabinet sudah berjalan satu tahun dan masa jabatan Pak Jokowi tinggal 4 tahun lagi,” kata Philips.
“Sehingga yang diperlukan adalah kandidat yang punya kapabilitas untuk bekerja dan tidak mengulangi dari awal karena ini bukan awal masa jabatan,” imbuhnya.
Reshuffle kabinet ini juga jadi momen yang penting untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan Jokowi. Karena masa efektif pemerintahan Jokowi mungkin tinggal dua atau tiga tahun lagi, setelah itu mungkin parpol dan menteri mulai fokus menghadapi Pemilu.
“Sehingga masa efektif kinerja pemerintahan tinggal tiga tahun sehingga Pak Jokowi dan partai harus mengajukan kandidat yang kuat, bisa bekerja dan punya komitmen yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat pandemi Covid-19. Reshuffle kabinet kali ini seharusnya diperhitungkan secara strategis untuk bisa mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi.
“Sebetulnya kalau dilihat kedua portofolio menteri ini kan sebagian dari penanganan dampak pandemi. Dalam arti sektor kelautan bisa menyumbang sumber ekonomi masyarakat dan kementerian sosial itu bagian dari mengatasi kesusahan masyarakat melalui program bantuan sosial dan lainnya,” papar Philips.
“Jadi memang harus didapatkan kandidat untuk kunci melalui masa pandemi agar pendapatan negara masuk dan Kemensos terdepan dalam mengatasi beban masyarakat dengan program-program bantuan sosial,” pungkasnya.
