Soal Kontestasi Ketua Umum Kadin, Menko Luhut: Pemerintah Tidak Ikut Campur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Bali mengalami kerugian sebesar Rp15 Triliun akibat sepinya wisatawan

Jakarta, Gempita.co – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Luhut menegaskan pemerintah tidak ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Bacaan Lainnya

Kendati demikian, dua menteri di Kabinet diketahui memberikan dukungan kepada salah satu calon.

Pernyataan itu dikemukakan Luhut dalam pertemuan dengan beberapa orang pengurus Kadin Pusat dan daerah di Jakarta, Senin (29/3/2021) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Menko Luhut menjawab pertanyaan beberapa Ketua Kadin Provinsi yang datang menemuinya untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog di kantornya.

“Pemerintah tidak memihak kandidat manapun dan justru mendukung Kadin yang bermartabat,” tegas Luhut seperti disampaikan Anindya Bakrie yang ikut mendampingi Pengurus Kadin Provinsi

“Pilihlah dengan hati nurani, yang terbaik untuk memimpin Kadin ke depan. Perhatikan rekam jejak supaya dapat pilihan terbaik,” sambungnya.

Luhut mengatakan, Kadin Indonesia pada masa mendatan harus lebih fokus pada pemberdayaan daerah dan UMKM.

“Pemerintah siap bekerja sama lebih erat dan efektif dengan Kadin Indonesia,” tandasnya.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi menambahkan, bahwa Menko Luhut sempat membahas perihal pemilihan Calon Ketua Kadin periode mendatang kepada Presiden.

“Presiden menegaskan bahwa Pemerintah tidak memiliki kepentingan mendukung salah satu calon, yang penting proses pemilihan berjalan demokratis dan yakin yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dua calon kuat Ketua Kadin Anindya Bakrie yang akrab dipanggil Anin dan Arsjad Rasjid telah bersafari ke Kadin daerah serta sowan ke sejumlah tokoh, serta mengalang dukungan dari berbagai kalangan.

Bahkan, Arsjad mendapatkan dukungan dari dua orang menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Pos terkait