Gempita.co – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diminta Taliban untuk mengakui secara resmi pemerintahan kelompok itu di Afghanistan.
Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid menyinggung hubungan Taliban dengan negara-negara Muslim, dan meminta OKI untuk mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan, dalam pertemuan mendatang.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi mengumumkan bahwa OKI akan menggelar pertemuan luar biasa terkait Afghanistan. Ia mendesak upaya untuk mencegah keruntuhan lebih parah Afghanistan akibat krisis ekonomi dan kemanusiaan.
Pertemuan tingkat Menlu negara-negara OKI akan diselenggarakan atas undangan delegasi Uni Eropa, dan Kelompok 5 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina, pada 19 Desember 2021.
Permintaan Jubir Taliban kepada negara-negara Muslim dunia untuk mengakui secara resmi kelompoknya sebagai pemerintahan baru di Afghanistan, merupakan kelanjutan upaya Taliban untuk keluar dari keterkucilan politik yang dirasakannya sejak merebut kekuasaan di Afghanistan, 15 Agustus 2021 lalu.
Meski Taliban berulangkali meminta masyarakat internasional untuk mengakui secara resmi kelompok itu sebagai pemerintah baru di Afghanistan, namun sampai sekarang belum ada satu negara pun yang melakukannya.
Gambaran perilaku Taliban di masa lalu, sikap ekstrem kelompok ini di masa perang Afghanistan. Belum adanya tekad serius Taliban untuk membangun kepercayaan di dalam negeri melalui pembentukan pemerintahan inklusif dengan partisipasi seluruh etnis. Kemudian, penghormatan atas kebebasan individu, sosial, media dan hak perempuan. Mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat internasional sampai sekarang masih enggan memutuskan untuk mengakui Taliban.
Negara-negara Muslim sepertinya juga sama, dan sampai saat ini mereka masih menunggu semangat reformasi Taliban. Sehingga bisa memutuskan untuk mengakui secara resmi kelompok itu sebagai pemerintahan baru di Afghanistan.
Di sisi lain, OKI juga nampak masih menimbang dan mengamati sikap Taliban ke depan terutama dalam menjamin kebebasan masyarakat, dan melindungi hak kelompok minoritas agama.
Kekhawatiran negara-negara Muslim dan OKI bahwa Taliban kelak akan mengabaikan hak kelompok dan etnis lain di Afghanistan sepertinya masih besar.
Selain itu muncul juga kekhawatiran lain bahwa pemerintahan Islam dalam pandangan Taliban adalah pemaksaan terhadap rakyat.
Oleh karena itu pemerintah Taliban dalam upayanya meminta pengakuan resmi masyarakat internasional terutama dari negara-negara anggota OKI, harus mampu meyakinkan, dan membangun kepercayaan semua pihak dengan mengakomodir aspirasi seluruh etnis Afghanistan dalam pemerintahannya.
Minimal berdasarkan konstitusi yang ada di Afghanistan, dan konvensi-konvensi hak asasi manusia, Taliban mesti membuktikan bahwa pemerintahannya melindungi hak semua warga negara terutama kelompok minoritas.
Selama Taliban belum membuktikan tekad untuk melaksanakan semua ini, dan tidak membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan, sepertinya akan sulit untuk mewujudkan keinginan agar masyarakat internasional terutama negara-negara Muslim mengakui pemerintahannya.
Sumber: parstoday
