Jakarta, Gempita.co-Rencana tes massal corona (covid-19) terhadap 575 anggota DPR-RI beserta keluarga mendapatkan kritikan dari ekonom senior Didik Rachbini. Menurutnya, pimpinan DPR-RI beserta anggota DPR-RI dan keluarga mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan tidak pantas.
“Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini,” ujar Didik dalam keterangn pers di Jakarta, Senin (23/3/2020).
Menurut pendiri INDEF ini, kesusahan rakyat lantaran dampak ekonomi di situasi saat ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengomunikasikan fasilitas tes covid-19 terhadap para legislator Senayan. Ia menyebut ada aspek teknis di dalam publikasi yang tidak patut ini, yakni kenaifan dan kelemahan yang parah Setjen DPR-RI.
“Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional,” katanya.
“Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat. Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga Humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu,” sambung Didik.
Pimpinan Humas DPR, kata dia, harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini. Hal ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas.
Harus Mendahulukan Rakyat
Didik juga menyebut wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Oleh karena itu, dirinya meminta program itu dibatalkan. Pasalnya, telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. “Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam,” katanya
“Cara yang baik, wakil rakyat dengan kepemimpinannya sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena kita secara bersama-sama terancam,” sambung Didik.
Masih menurut Didik, keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). “Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut,” lanjutnya.
Didik menilai wakil rakyat adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis Covid-19 pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaan yang fatal. Krisis yang ekstrem pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan Humas dan Sekjen.
“Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat,” papar Didik.
Direncanakan Pekan Ini
Anggota DPR rencananya akan menjalani tes covid-19 jelang akhir pekan ini. Bukan hanya mereka yang dites. Sedianya, anggota keluarga termasuk para asisten rumah tangga dan sopir juga akan dites.
“Kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini,” ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Guna menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. “Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2 ribu. Keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali,” ujar Indra.
