Megapolitan

Tidak Ada Posko Penyekatan di Pemkot Tangerang

ilustrasi/istimewa

Tangerang, Gempita.co – Posko penyekatan saat periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), tidak akan didirikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, tidak didirikannya posko penyekatan itu berdasarkan aturan yang berlaku saat periode tersebut.

Adapun aturan yang berlaku saat periode itu adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 67 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1, Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Enggak ada (penyekatan saat Natal dan Tahun Baru 2022, Red),” ungkapnya, seperti dilansir dari RRI.co.id, Selasa (14/12/2021) malam.

Peniadaan pendirian posko penyekatan itu, sambung Arief, selain berdasarkan Inmendagri Nomor 67 tahun 2021, juga berdasarkan hasil koordinasi antara bebeapa pihak. Sejumlah pihak itu adalah Pemkot, Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan Polres Metro Tangerang Kota.

“Tadi juga sudah dibahas sama kita (Pemkot Tangerang, Red), Polres, Dishub Kota Tangerang. Sementara ini enggak ada,” ucap politikus Demokrat itu.

Peniadaan posko penyekatan itu merupakan hasil kordinasi dan arahan Pemerintah Pusat melalui Inmendagri.

Dia tak menampik bakal diterapkan aturan lain jika ada peraturan yang berbeda soal pendirian posko penyakatan saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Kita kan enggak tau nih, tiba-tiba besok berubah lagi misalnya, gitu. Tapi sementara ini enggak ada,” tutur Arief.

Di sisi lain, Arief mengaku pihaknya belum ingin mendirikan posko penyekatan saat periode tersebut. Dia mengatakan, guna membatasi aktivitas warga saat periode itu, Pemkot Tangerang bakal mengurangi titik-titik keramaian. Pengelola hotel, mal, dan tempat umum lain dilarang menggelar perayaan tahun baru 2022.

“Makanya tempat-tempat yang ramai, khususnya di tahun baru 2022, itu kan memang sudah tidak boleh ada perayaan-perayaan ya,” ucapnya.

Selain itu, taman kota dan alun-alun di sana juga rencananya bakal ditutup. Untuk rumah ibadah, kata Arief, diizinkan untuk menerima jemaat asalkan kapasitas maksimalnya 50 persen.

Saat ditanya soal proses sosialisasi peraturan itu untuk warga di sana? Arief menegaskan, Pemkot Tangerang bakal membuat surat edaran terlebih dahulu.

“Kan baru tadi kita dapat Inmendagrinya. Jadi baru tadi kita rapatin, kita rencananya akan buat surat edaran,” tutup Arief.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top