Tiga Hal Harus Dilakukan UMKM Saat Pandemi Covid-19

Foto: dok.kemenko UKM

Sukabumi, Gempita.co – Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Sesmenkop UKM) Prof Rully Indrawan mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Yakni, kreatifitas, digitalisasi, dan kolaboratif.

“Dalam peradaban baru seperti saat ini, pola pikir pelaku UMKM harus berubah. Contoh kongkritnya, produk makanan dan minuman harus dikemas secara lebih higienis,” kata Prof Rully, saat memberikan sambutan pada acara Workshop dengan tema Kebijakan Ekonomi di Era Covid 19″, di Kampus STH Pasundan, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu  (19/9).

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Menurutnya saat ini, pembayaran secara tunai perlahan sudah mulai berkurang. Artinya, pelaku UMKM harus memahami perubahan pola konsumen dalam pembayaran secara cashless.

“Sedangkan menyangkut kolaboratif, kita tidak bisa lagi berbisnis secara individu atau sendiri-sendiri. Ini saatnya menjalin kolaborasi dalam menjalankan usaha agar skala usaha semakin berkembang,” jelas Rully.

Terlebih lagi, jelas Rully, dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM sudah menganggu sisi supply dan demand. Banyak UMKM yang berhenti produksi karena modal habis untuk keperluan keluarga. Begitu juga dengan arus bahan baku yang terhambat. “Sisi demand UMKM juga sangat terdampak. Bahkan, kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga Kuartal I 2021,” ungkapnya.

Rully juga  menekankan bahwa pemerintah turun tangan membantu UMKM untuk memperkuat sisi supply dan demand. “Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN khusus KUMKM sebesar Rp123,46 triliun,” katanya.

Selain itu, lanjut Rully, pemerintah juga menggulirkan program lain yakni Bantuan Presiden bagi pelaku usaha ultra mikro. Yaitu, bantuan permodalan sebesar Rp2,4 juta perorang. Program Banpres tersebut akan menyasar sekitar 12 juta pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.

“Untuk itu, pemerintah Kota dan Kabupaten yang memiliki database pelaku usaha ultra mikro di daerahnya, jangan mempersulit dengan persyaratan yang berat dan rumit,” tegas Rully.

Sementara Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menegaskan bahwa dinamika Covid-19 belum tuntas hingga saat ini. Pihaknya sudah melakukan realokasi dan re-fokus anggaran untuk penanganan pandemi tersebut. “Saat ini, kita fokus penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan recoveri ekonomi,” tandasnya.

Untuk recoveri ekonomi, Pemkot Sukabumi sudah menggulirkan tiga program sebagai roadmap ke depan. Pertama, program untuk meningkatkan kualitas produk dan manajerial UMKM. “Di dalamnya meliputi PIRT dan labelisasi halal yang akan ditingkatkan,” kata Fahmi.

Kemudian program untuk mengkoneksikan antara produsen dan konsumen. Di dalamnya termasuk pelatihan bagi UMKM dalam menerapkan digital marketing. “Kita juga sudah membuat marketplace bagi produk UMKM khas Sukabumi,” imbuh Fahmi.

Serta program Sukabumi Tumbuh Bersama yang merupakan dukungan penuh Pemkot bagi pengembangan UMKM. “Kita akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Ketua STH Pasundan Sukabumi Abah Ruskawan menjelaskan, pihaknya selama ini mendukung para pelaku UMKM, dimana pihak menjadi pusat bantuan hukum bagi pedagang kaki lima dan pelaku KUMKM.

Selain itu pihaknya sudah memiliki wadah sertifikasi halal hingga HAKI. “Jangan sampai ada brand UMKM Sukabumi yang diambil orang lain,” pungkas Abah.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali