Jakarta, Gempita.co – Kendati banyak dikritik, pemerintah tetap ngotot menggelar Pilkada 2020. Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) secara virtual Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengingatkan bahwa Pilkada merupakan momentum perang total lawan COVID-19.
Selain itu, Mendagri juga mengapresiasi kerja keras dan bantuan dari Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta KPU, Bawaslu, Paslon, Parpol, TNI dan Polri sehingga tahapan pengundian nomor urur pasangan calon (Paslon) di 270 daerah telah terlaksana dan secara umum, aman, tertib, dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
“Ini secara pribadi atas nama Kemendagri kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam lebih khusus tentunya kepada Bapak Kapolri, Panglima TNI, Bapak Kasad dan terutama jajaran KPU, Bawaslu sehingga semua bergerak tidak hanya dengan menggunakan instrumen PKPU, tapi instrumen-instrumen hukum lainnya,” ujarnya, Jumat (25/9/2020).
Dengan semangat yang tidak surut untuk menghadapi tantangan berikutnya, Mendagri ingin agar semua pihak tetap berkontribusi dalam menyukseskan tahapan kampanye mendatang yang akan dimulai pada Sabtu 26 September 2020 sampai 5 Desember 2029 atau 71 hari ke depan.
“Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi maka ini tidak akan menjadi media penyebaran COVID-19. Untuk itu, mohon bantuan dan terimakasih mohon bantuan kepada jajaran Polri dan TNI, mohon betul, karena ini kekuatan-keuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu dan Satpol PP,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri tetap mendorong sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) bagi para Paslon yang akan segera memasuki massa kampanye mendatang. Untuk itu, KPU telah membuat aturan bagi 741 paslon yang akan berkontestasi agar alat peraga yang akan dibagikan dapat mengutamakan alat-alat pelindung Covid-19 seperti masker, hand sanitizer, sabun, pelindung wajah, tempat cuci tangan dan sarung tangan dengan mencantumkan gambar, nama atau nomor urut Paslon.
“Mohon dukungan semua pihak, itulah media kampanye mereka yang kita harapkan, kalau ini terjadi maka akan mendapatkan simpati publik tentang Pilkada ini sekaligus juga akan menjadi gerakan masif yang luar biasa untuk menekan Covid-19,” ungkapnya.
Lanjutnya, Pilkada juga merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendagri jumlah anggaran Pemda saat ini ialah: KPU hampir 99 %, Bawaslu sudah mencapai hampir 98%, dan Aparat Keamanan 61,90% . Total anggaran yang terkumpul hampir sebesar 15 Triliun. Selain itu, anggaran yang berasal dari APBN sebesar kurang lebih 4.2 Triliun.
“ Sebagian besar 60% anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi, 20 % itu untuk alat Pilkada. Kemudian 20% nya untuk pelindung dari COVID-19, itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” jelasnya.
Mendagri juga menghimbau agar daerah segera mempercepat transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tak hanya itu, Mendagri juga sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang transfer APBD nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18 %, terutama kepada empat daerah yang yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh dan Papua.
“ Kami sudah melakukan 3 kali rapat untuk mempercepat selama bulan Agustus dan September. Kami evaluasi dan kami baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah, sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antara wilayah. Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk belanja pendapatan maupun belanja di daerah,” tandasnya.
