Maritim

Usulan Proyek Indonesia di Forum KP APEC Tuai Dukungan Co-sponsorship

Jakarta, Gempita.co – Upaya peningkatan diplomasi sektor kelautan dan perikanan di forum regional terus dilakukan Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diplomasi ini ditujukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tujuan dan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

KKP selaku focal point nasional di forum KP APEC, Ocean and Fisheries Working Group (OFWG), memimpin Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada
Pertemuan APEC OFWG ke-16 yang digelar secara virtual pada 25-26 Februari 2021. Pertemuan membahas perkembangan kerja sama yang diimplementasikan pada tahun 2020 dan pemaparan konsep usulan proyek untuk peroleh co-sponsorship dari anggota ekonomi APEC.

“KKP memimpin Delri yang beranggotakan perwakilan Kemenkomarves, Kemlu dan Bappenas serta unit kerja teknis KKP. Sinergi lintas sektor diharapkan memberi penguatan bagi KKP dalam berdiplomasi, sekaligus langkah mengoptimalkan koordinasi dalam penyusunan usulan proyek,” terang Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar di Jakarta (25/2/2021).

Proyek merupakan bagian penting dari proses kerja sama di forum APEC, dimana proyek yang diusulkan membantu menerjemahkan arah kebijakan para pemimpin APEC dalam tindakan dan manfaat kongkrit bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik.

APEC mengalokasikan dana di tahun 2021 sekitar 16 juta USD. Proyek-proyek tersebut dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria kelayakan dan penilaian yang telah ditetapkan, berupa lokakarya, peningkatan kapasitas, publikasi dan riset.

Dua usulan proyek Indonesia yang dipresentasikan adalah ‘Determining micro-plastic distribution in coastal aquaculture systems and developing its mitigation plan towards seafood safety’ yang disusun oleh Pusat Riset Perikanan BRSDM KKP, dan ‘Research on Marine Debris Vessel Fleet for Marine Protected Area and Tourism Sustainability’ yang disusun oleh Pusat Riset Kelautan BRSDM KKP.

Proyek pertama, dipaparkan oleh Hatim Albasri, Ph.D., untuk memetakan sebaran plastik mikro pada kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir serta membahas langkah penanggulangan yang diperlukan untuk menjamin keamanan pangan laut (seafood safety). Proyek kedua, ditampilkan oleh Dr. Handy Chandra, dengan fokus pada penanggulangan sampah laut di kawasan konsevasi laut (marine protected areas), wisata laut dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan kapal pengumpul dan insulator sampah.

“Presentasi usulan proyek Indonesia mendapatkan masukan, apresiasi hingga dukungan co-sponsorship dari beberapa anggota ekonomi APEC seperti Chili, Korea Selatan, China, Chinese Taipei dan Papua Nugini,” ungkap Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo yang juga selaku Ketua Delri.

Lebih jauh Agung menjelaskan bahwa selain mempertimbangkan kondisi dan kebijakan sektor KP nasional, penyusunan usulan proyek juga diselaraskan dengan komitmen bersama dalam APEC, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota ekonomi APEC.

Selain dua usulan proyek tersebut, KKP berkoordinasi dengan K/L terkait tengah menyiapkan beberapa usulan lainnya mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, IUU Fishing, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan perempuan nelayan. Untuk isu perubahan iklim KKP menggandeng Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Pengajuan usulan proyek-proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan forum APEC bagi pembangunan sektor KP melalui pendanaan riset, berbagi pengalaman terbaik (sharing best practices) dan peningkatan kapasitas SDM.

Pertemuan APEC OFWG ke-16 diikuti oleh 20 Ekonomi APEC dari total 21 (Australia, Kanada, Chili, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam) dan 5 (lima) Guest Presentation (FAO, APEC Virtual Working Group on Marine Debris, The Nature Conservancy, The Ocean Conservancy dan The Global Ghost Gear Initiative). Selain membahas proyek, pertemuan juga membahas implementasi APEC Roadmap on Marine Debris dan APEC Roadmap on IUU Fishing, serta mengesahkan APEC OFWG Work Plan dan Strategic Plan 2021.

Sumber: BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top