Jakarta, Gempita.co – Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran kembali terungkap. Banyak keluarga kepala desa hingga lurah menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal ini diungkap Mensos Tri Risma Harini yang mengaku banyak menerima komplain soal penerima bansos dari keluarga lurah.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” ujar Risma dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Risma menyebut saat ini progresnya sudah mencapai 90%.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” ungkapnya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya
