Jakarta, Gempita.co- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan laju peningkatan penularan Covid-19. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi, salah satunya pada sektor ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Ma’ruf karena keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas pemerintah. Itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI, melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021).
“Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” kata Ma’ruf.
Meskipun pandemi Covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, namun menurut Ma’ruf keadaan tersebut juga telah memberikan pelajaran bagi setiap individu untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru.
“Kita semua menyaksikan berbagai inovasi, kreativitas, praktik-praktik terbaik, dan cara-cara baru yang berkembang begitu cepat, sebagai bagian dari upaya untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Sejak 2020, Ma’ruf menjelaskan bahwasanya pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya ialah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut.
Dari langkah-langkah yang telah diambil, ia mengklaim terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester I tahun 2021.
“Kita bersyukur bahwa upaya yang kita lakukan dalam mengelola krisis akibat pandemi Covid-19, khususnya dari sisi ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan,” ungkapnya.
“Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand (permintaan),” tambahnya.
Kendati demikian, di samping pencapaian yang telah diraih Ma’ruf mengingatkan agar seluruh pihak juga mewaspadai eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat. Sebab, hal ini dapat memberikan dampak kurang baik pada laju pemulihan ekonomi khususnya pada semester kedua tahun 2021.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang antara lain mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan non-Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu PraKerja dan Program Padat Karya; serta Program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada UMKM.
“Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan, termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah.”
