Wapres Optimistis Indonesia Bisa Jadi Pemain Utama Keuangan Syariah Dunia

Wapres Ma'ruf Amin

Gempita.co, Jakarta – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin optimistis Indonesia bisa jadi pemain utama industri keuangan syariah dunia. Hal ini menurutnya dilihat dari sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional selama pandemi COVID-19.

Potensi industri halal tersebut, katanya, diimbangi dengan potensi industri keuangan syariah nasional yang tak kalah besar.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

“Mengingat besarnya potensi Indonesia, saya yakin bahwa posisi Indonesia sekarang ini masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan menjadi pemain utama industri keuangan syariah dunia,” kata Ma’ruf Amin saat membuka Indonesia Sharia Summit 2021, secara virtual, Rabu (22/9/2021).

Menurut laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020, Indonesia masuk lima besar negara dari 135 negara berdasarkan nilai asetnya yang mencapai 3 miliar Dolar Amerika Serikat (AS), di bawah Arab Saudi 17 miliar Dolar AS, Iran 14 miliar Dolar AS, Malaysia 10 miliar Dolar AS, dan Persatuan Emirat Arab 3 miliar Dolar AS. Dalam acara bertajuk “Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama” tersebut, Wapres menjelaskan potensi-potensi di sektor industri halal.

Menurut Bank Indonesia (BI), pertumbuhan rantai nilai halal atau halal value chain (HVC) untuk produk fesyen muslim dan kosmetik halal meningkat. Bahkan pertumbuhan sektor pertanian dan makanan halal, sebagai pendukung utama HVC, berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

Selain itu, nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan, dari sekitar 30 miliar Dolar AS pada 2019 menjadi sekitar 34 miliar Dolar AS pada 2020.

Selanjutnya, Wapres memaparkan inisiatif-inisiatif strategis yang telah dan sedang dikembangkan pemerintah bersama BI serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penguatan HVC. Inisiatif tersebut berupa penguatan sistem jaminan halal melalui sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan penetapan kawasan industri halal di Sidoarjo, Jawa Timur; Cikande, Banten; dan Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah.

“Peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dilakukan melalui penguatan ekosistem HVC sektor pertanian terintegrasi, halal food, serta fashion muslim,” tutur Wapres.

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali