BANDUNG, Gempita.co-Provinsi Jawa Barat diprediksi akan mengalami krisis pangan pada tahun 2021 karena adanya penutupan impor dari negara pengekspor beras seperti Vietnam dan Thailand sejak semester dua tahun 2020 terkait pandemi COVID-19.
“Jadi intinya ada potensi krisis pangan di tahun depan maka semua pihak harus bersemangat menjadikan pangan sebagai ekonomi baru, terutama saya mengajak orang kota kembali ke desa, tanah (yang ditanam) nanti disiapkan,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 Provinsi Jabar: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi” di Kota Bandung, Kamis (3/12).
Emil mengatakan, Pemprov Jabar akan mewaspadai kondisi krisis pangan dengan menggelar West Java Invesment Summit (WJIS) di bidang pertanian pada 10 Desember.
“Yang penting mereka mau berwirausaha di tanah yang kita (pemprov, red) sediakan. Kalau (swasembada pangan) itu lancar, Insyaallah ekonomi kita akan terkendali,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar Herawanto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar on the track, artinya sesuai dengan semangat untuk kembali ke arah yang nanti tumbuh normal.
“Kami perkirakan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi bisa meningkat sekitar 4,5 sampai 5,5 persen dan ditekankan bisa lebih baik dari itu. Dengan catatan tentunya ada beberapa hal yaitu konsistensi kebijakan, konsistensi dukungan pemda di semua level provinsi dan kabupaten/kota untuk terus menggerakan perekonomian dengan terukur,” kata Herawanto.
Ia menyatakan, ada beberapa indikator yang bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi di Jabar meningkat sekitar 4,5 hingga 5,5 persen, diantaranya ekspor sudah mulai bergerak, pasar ekspor untuk industri di Jabar sudah mulai terbuka, perdagangan antara pemda provinsi dan daerah dengan dynamic balancing arus manusia, barang dan jasa, kembali bergerak.
“Jadi semua indikator-indikator itu terlihat, menjadikan bahwa angka (pertumbuhan ekonomi) 4,5 sampai 5,5 persen menjadi sangat valid,” ujarnya.
