Jakarta, Gempita.co<\/strong> – Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2020, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menyelenggarakan Webinar dengan tema “Situasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak di Pulau Nias”, Kamis (30\/7\/2020).<\/p>\n

Webinar melalui Aplikasi Zoom meeting<\/em> ini, merupakan kali keempat yang diselenggarakan oleh LBH-HIMNI dalam rangka pelatihan dan pengembangan Mahasiswa Hukum Ono Niha se-Indonesia.<\/p>\n

Pada Webinar ini, menghadirkan empat pembicara, yaitu Sukartini Wau\/Ny. Lakhomizaro Zebua (Kabid KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Gunungsitoli), Aipda Jonnes A Zai (Kanit PPA Sat Reskrim Polres Nias), Chairidani Purnamawati (Manager Area Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Nias-PKPA Nias), dan Beniharmoni Harefa (Dosen Hukum Perlindungan Anak FH-UPN Veteran Jakarta).<\/p>\n

“Disamping menjalankan tanggung jawab bantuan hukum, LBH-HIMNI juga memiliki beberapa program yang salah satunya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini dimaksudkan agar mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang sadar,” kata Direktur LBH-HIMNI Wiradarma Harefa, dalam keterangannya, Mingggu (2\/8\/2020).<\/p>\n

Wiradarma berharap seluruh stakeholder<\/em> atau pemangku kepentingan khususnya di Pulau Nias dapat memberikan perhatian lebihnya terhadap perlindungan hak-hak anak. Sebab, menurutnya anak adalah penentu kemajuan peradaban suatu bangsa di masa depan.<\/p>\n

Ketua Umum HIMNI Marinus Gea, sebagai Keynote Speaker<\/em>, dalam pemaparannya menyebut di Pulau Nias masih banyak kasus-kasus terhadap anak. Salah satunya, perolehan terhadap identitas anak dikarenakan tidak semua anak terlahir di rumah sakit. Bahkan, hingga pada saat anak sudah sekolah pun masih belum memiliki Akta Kelahiran.<\/p>\n

“Diskriminasi pendidikan, tindak kekerasan dan berbagai kasus lain juga tidak hanya terjadi karena kelalaian orang tua saja, tetapi oleh beberapa faktor seperti ekonomi dan kemiskinan serta informasi yang salah dan diterima oleh anak. Sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti penggunaan narkoba di kalangan anak, dan masih banyak kasus lainnya,” ungkap Marinus Gea, yang juga Anggota Komisi III DPR-RI.<\/p>\n

Oleh karena itu, pria kelahiran Gunungsitoli ini mengimbau seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa harus bersatupadu dalam mengawasi dan menjalankan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya di Pulau Nias.<\/p>\n

<\/p>\n

Sementara itu, Sukartini Wau, menerangkan, dasar hukum perlidungan anak secara khusus telah dituangkan dalam Perda Kota Gunungsitoli No.2 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai perlindungan anak melalui Perda juga merupakan salah satu bentuk perlidungan hukum terhadap anak.<\/p>\n

“Kota Gunungsitoli telah membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bersama mitra kerja pemerintah untuk menangani anak korban kekerasan di lingkup Kota Gunungsitoli, baik itu melalui penanganan secara langsung maupun tidak langsung,” jelas Sukartini.<\/p>\n

“Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk mencegah kekerasan terhadap anak, yaitu seperti pelaksanaan sosialisasi perlindungan anak di beberapa sekolah dan desa serta telah dibentuk aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui SK Kepala Desa di beberapa wilayah di Kota Gunungsitoli,” sambungnya.<\/p>\n

Selain itu, ia juga mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak, di antaranya minimnya perlindungan hukum, kesadaran hukum, didikan keluarga, sosial ekonomi dan lain-lain. “Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan tugas bersama dengan melibatkan semua pihak,” tandas Sukartini.<\/p>\n

<\/p>\n

Pembicara kedua, Aipda Jonnes A Zai, memaparkan betapa luasnya lingkup tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA Polres Nias. Di antaranya, kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual dan asusila, dan KDRT hingga perdagangan\/penyelundupan manusia. “Tugas pokok kepolisian sebagai penegak hukum adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan,” tegasnya.<\/p>\n

Kemudian, ia memaparkan hal-hal yang dilarang dalam UU Perlindungan Anak dan mengenai sistem peradilan anak. Hal ini seperti diatur dalam UU No.11 tahun 2012, dimana isinya menjelaskan kriteria kejahatan anak hingga pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada si anak terhadap perbuatannya.<\/p>\n

“Beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti banyaknya Penyidik UPPA yang belum mendapat pelatihan khusus, bolak baliknya berkas perkara antara Penyidik dan JPU, belum ada nya Safe House untuk korban tinggal, sementara proses hukum berlangsung, serta tersangka cenderung “dilindungi” oleh keluarganya,” ungkap Jonnes.<\/p>\n

<\/p>\n

Selanjutnya, Pembicara ketiga, Chairidani Purnamawati menyampaikan bahwa PKPA merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen untuk menangani permasalahan anak, memiliki perlindungan khusus, dan diluar itu juga melakukan pendampingan terhadap forum anak serta melakukan advokasi terhadap pemerintah.<\/p>\n

“PKPA sendiri telah hadir di Pulau Nias sejak 2004. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” paparnya.<\/p>\n

Selain itu, Chairidani menjabarkan hal-hal yang menjadi hak anak, tetapi lebih khusus membahas mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ia juga menguraikan kriteria anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, tereksploitas secara ekonomi, hingga korban kekerasan fisik atau mental maupun anak yang diperdagangkan.<\/p>\n

“Sebagai contoh, Dani menampilkan grafik yang menunjukan bahwa pada tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah tertinggi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.<\/p>\n

Terakhir, menyampaikan bagian-bagian dari setiap elemen untuk mendukung keberhasilan perlindungan anak, dimana pemerintah sebagai pihak yang wajib, keluarga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab, forum anak sebagai partisipan serta masyarakat yang berperan serta dalam upaya perlindungan hak anak ini.<\/p>\n

<\/p>\n

Sebagai pembicara terakhir, Beniharmoni Harefa menguraikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak serta landasan yuridis perlindungan anak. Dalam materinya, Beni menyampaikan setiap elemen memiliki peran tanggung jawab dalam perlindungan anak.<\/p>\n

“Dalam perspektif kehidupan masyarakat Nias sudah mengganggap anak merupakan harapan masa depan dan merupakan sumber berkat, dan oleh karena itu sudah sepatutnya harus diberikan perlindungan sebagaimana mestinya,” katanya.<\/p>\n

Ia menggambarkan situasi perlindungan anak di Pulau Nias, dimana masih saja terjadi pelanggaran atas hak-hak anak. Sehingga, hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu perhatian dan kepedulian semua pihak harus lebih dioptimalkan, anggaran terhadap perlindungan anak harus dimaksimalkan, dan pencegahan lebih diutamakan dibanding penindakan.<\/p>\n

“Dari sisi Perda sendiri, baru di Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli saja yang sudah memiliki. Diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten lain di Pulau Nias untuk segera menyusun Perda serupa. Tingkatkan kepedulian dan perhatian pada anak, agar hak-haknya tidak dilanggar dan tetap terpenuhi,” ujarnya.<\/p>\n

Sebagai closing statement<\/em>, para narasumber memiliki pemikiran, pemahaman dan pandangan yang sama. Mereka mengajak seluruh pihak untuk turut berperan dalam menyukseskan perlindungan anak di Pulau Nias, karena masalah mengenai hak anak ini adalah tanggung jawab bersama.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta, Gempita.co – Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2020, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (Baca Selengkapnya)<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17496,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[5179,4363,5745,514,5746,4203],"newstopic":[],"class_list":["post-17495","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-kriminal","tag-hari-anak-nasional","tag-lbh-himni","tag-mahasiswa-hukum-ono-niha-se-indonesia","tag-nias","tag-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-anak-di-pulau-nias","tag-webinar"],"yoast_head":"\n