Jakarta, Gempita.co –\u00a0Front Pembela Islam\u00a0(FPI) hingga saat ini belum mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut FPI tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas).<\/p>\n

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengungkapkan bahwa organisasi massa berbasis Islam tersebut sebelumnya pernah terdaftar di Kemendagri. Namun statusnya aktif hingga 2019 saja.<\/p>\n

“Terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019,” kata Benny, Sabtu (21\/11\/2020), seperti dikutip suara.com.<\/p>\n

Sejak status aktifnya berakhir, FPI seharusnya melakukan proses perpanjangan. Akan tetapi menurut Benny ada satu persyaratan yang belum dipenuhi.<\/p>\n

Persyaratan yang belum dipenuhi itu berkaitan dengan AD\/ART organisasi. Sehingga hingga saat ini FPI belum juga terdaftar di Kemendagri.<\/p>\n

“FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri,” ungkap Benny.<\/p>\n

Sebelumnya diberitakan, FPI baru menyerahkan 15 berkas administrasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperpanjang perizinan sebagai organisasi masyarakat atau Ormas. Sehingga FPI belum juga memenuhi syarat administrasi tersebut.<\/p>\n

FPI harus melengkapi 20 berkas administrasi agar bisa mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kemendagri. Karena masih ada yang kurang, maka Kemendagri sudah menyurati FPI secara resmi.<\/p>\n

“Kurang lebih ada 14 dan 15, artinya masih ada persyaratan yang kurang. Nah itu yang teman-teman di tim unit pelayanan administrasi mengembalikan,” kata Direktur Ormas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Lutfi saat dihubungi wartawan, Senin (12\/8\/2019).<\/p>\n

Lutfi menjelaskan, FPI belum mengirimkan syarat-syarat soal anggaran dasar. Lalu dalam anggaran dasar itu juga FPI tidak menyantumkan klausul penyelesaian konflik secara internal yang aturannya tercantum dalam undang-undang. Rekomendasi dari Kemenag juga belum diterima oleh FPI.<\/p>\n

Dalam setiap AD\/ART ormas kata Lutfi, harus mencantumkan klausul perselisihan yang terjadi di dalam internal ormas. Akan tetapi FPI tidak mencantumkannya.<\/p>\n

“Sementara UU mengamanatkan hal itu. Agar setiap AD\/ART harus ada klausul penyelesaian konflik internal,” ucapnya.<\/p>\n

Sumber: suara.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta, Gempita.co –\u00a0Front Pembela Islam\u00a0(FPI) hingga saat ini belum mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar atau (Baca Selengkapnya)<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":31808,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[8119,2155],"newstopic":[],"class_list":["post-31807","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-fpi","tag-kemendagri"],"yoast_head":"\n