Jakarta, Gempita.co<\/a><\/strong> – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP<\/a>) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kamis (18\/3\/2021).<\/p>\n

Dengan kerja sama tersebut, sinergi pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712 akan semakin diperkuat.<\/p>\n

Sinergi di bidang pengawasan dengan Pemerintah Daerah terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).<\/p>\n

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono<\/a> dalam mendorong inklusivitas melalui partisipasi daerah untuk pembangunan kelautan dan perikanan.<\/p>\n

\u201cDinamika dan permasalahan pengelolaan perikanan saat ini semakin kompleks, bukan hanya illegal fishing<\/em><\/a>, ada destructive fishing<\/em> <\/a>dan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Ini perlu dihadapi dengan sinergi yang baik termasuk dengan Pemerintah Daerah,\u201d ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta<\/a>, dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (19\/3).<\/p>\n

Suharta menegaskan, sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas pelaku illegal fishing <\/em>dan destructive fishing<\/em>. Ketegasan ini bukan hanya terhadap Kapal Ikan Asing<\/a> (KIA), namun juga terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII).<\/p>\n

\u201cUndang-Undang Cipta Kerja dan turunannya mengamanatkan agar perizinan berusaha dipermudah dan meningkatkan pengawasan agar dapat terwujud manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.<\/p>\n

Ia menyampaikan perlu kerja keras dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilaksanakan dengan baik.<\/p>\n

\u201cKami berpandangan, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini adalah merupakan salah satu langkah strategis untuk bersama-sama mengelola dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Barat,\u201d lanjut Suharta.<\/p>\n

Dukungan dari Pemerintah Pusat<\/strong><\/p>\n