Gempita.co – Revisi UU Perkoperasian ditujukan bagi penjahat\u00a0keuangan\u00a0di perbankan agar tidak pindah ke\u00a0koperasi.<\/p>\n

“Karena, saat ini, di Koperasi Simpan Pinjam (KSP), aturannya masih lemah,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM)\u00a0Teten Masduki kepada wartawan, usai menemui Presiden Joko Widodo membahas revisi UU Perkoperasian, di Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.<\/p>\n

Menteri Teten menjelaskan, saat ini pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi\u00a0koperasi. Oleh sebab itu, melalui revisi UU Perkoperasian yang baru, pihaknya akan mengusulkan Otoritas Pengawas Koperasi, sebagai upaya melindungi anggota\u00a0koperasi\u00a0di Indonesia.<\/p>\n

Selain itu juga sebagi bentuk perlindungan kepada masyarakat terkait investasi bodong berkedok\u00a0koperasi\u00a0yang sedang marak terjadi belakangan ini, pemerintah telah menyelesaikan UU P2SK, dan Omnibus Law Keuangan.<\/p>\n

“Tidak adil kalau nasabah di bank dilindungi, sedangkan di\u00a0koperasi\u00a0tidak dilindungi. “Dan nanti akan ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk\u00a0koperasi. Ini menjadi penting,\u201d tandas Menteri Teten.<\/p>\n

*Berbagai Sumber<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Gempita.co – Revisi UU Perkoperasian ditujukan bagi penjahat\u00a0keuangan\u00a0di perbankan agar tidak pindah ke\u00a0koperasi. “Karena, saat (Baca Selengkapnya)<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":12688,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[29703],"newstopic":[],"class_list":["post-92364","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-revisi-uu-perkoperasian"],"yoast_head":"\n