JAKARTA, Gempita.co- Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sektor kelautan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kelautan dan perikanan. Dalam lokakarya Nasional High Level Panel (HLP) Sustainable Ocean and Economy (SOE), Menteri Edhy mendorong pentingnya posisi Indonesia sebelum peluncuran dokumen ‘Tranformations for a Sustainable Ocean Economy: a Vision for Protection, Production and Prosperity’.
Terlebih dokumen tersebut memuat rekomendasi kebijakan tata kelola kelautan untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDG’s). Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi negara anggota HLP dalam implementasi konkritnya.
“Mengingat semakin dekatnya peluncuran dokumen, maka inilah saatnya bagi Indonesia untuk memulai proses mendiseminasikannya dan menghimpun dukungan lintas sektoral dan dari stakeholder terkait,” jelas Menteri Edhy saat membuka lokakarya secara daring di Jakarta, Rabu (21/10).
Menteri Edhy mengungkapkan, keberhasilan Indonesia mengimplementasikan dokumen transformasi sangat tergantung kepada upaya bersama, lintas sektoral di dalam negeri, baik di tataran pemerintah pusat, daerah, akademisi, bisnis dan masyarakat guna merealisasikan program atau kegiatan. Karenanya, lokakakarya tersebut sangat penting dan strategis sebagai upaya membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam negeri.
“Untuk implementasi rencana aksi dan strategi komunikasi HLP SOE, sebelum nantinya diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Desember 2020,” sambungnya.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar memaparkan partisipasi Indonesia di HLP SOE mencakup, turut serta dalam pembentukan HLP, baik terkait tujuan, peran, fungsi, agenda pertemuan dan keorganisasian. Selanjutnya, Indonesia juga berkontribusi dalam penulisan Blue Paper 15 yang telah diluncurkan pada tanggal 8 Februari 2020. Terakhir, Indonesia turut menandatangani pernyataan bersama aksi iklim berbasis kelautan pada tanggal 23 September 2019 di New York, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-74.
Adapun tema lokakarya nasional kali ini adalah “Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan Sebagai Tumpuan Pemulihan Ekonomi Indonesia”.
“Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari, 21-22 Oktober 2020, dengan konsep hybrid dan tatap muka terbatas dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 dan juga secara daring,” terang Antam.
Sebagai informasi, HLP SOE diprakarasai oleh Perdana Menteri (PM) Norwegia dan mengundang Presiden RI sebagai anggota. HLP SOE dibentuk dengan latar belakang belum terwujudnya _political will _antar negara sebagai rencana aksi yang praktis berdasarkan kajian ilmiah dalam upaya mendorong tata kelola sumber daya laut berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan perekonomian.
HLP SOE dipimpin oleh Ocean Panel yang terdiri dari head of states (Presiden dan Perdana Menteri) 14 negara. Keempat belas negara tersebut memiliki 60 persen wilayah laut dunia dan 30 persen kawasan mangrove dunia (5,4 juta ha). Keanggotaan Ocean Panel terdiri dari Australia, Kanada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau dan Portugal serta ocean special envoy Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Tujuan HLP SOE adalah (a) mengelaborasi interaksi antara clean and healthy ocean, sustainable use of ocean resources dengan economic growth and development; (b) mengindentifikasi praktik-praktik terbaik terkait tata kelola kelautan nasional dan internasional guna menunjukkan bagaimana transisi ke Ekonomi Laut yang Berkelanjutan (SOE) berperan penting untuk mencapai UN Agenda 2030 untuk Sustainable Development dan SDGs.
Lokakarya nasional ini sendiri diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga, LSM, akademisi, praktisi dan dinas provinsi, dengan jumlah sekitar 500 peserta.
Tujuan Lokakarya untuk mengumpulkan informasi komitmen yang telah dilakukan dan/atau direncanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang selaras dokumen Transformasi SOE.
