Jakarta, Gempita.co – Di tengah reshuffle Kabinet Jilid II Kabinet Indonesia Maju, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampak enggan memberikan bersuara.
Plt Sekertaris Jendral (Sekjen) PSI Dea Tunggaaesti mengatakan, rencana reshuffle yang akan dilakukan dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak prerogatif presiden.
“Jadi soal reshuffle sebenarnya hak prerogatif bapak Presiden (Jokowi),” katanya singkat kepada wartawan di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021) lalu.
Kendati demikian, pihaknya meyakini jika perombakan Kabinet Indonesia Maju jilid II dilakukan karena Presiden Jokowi mengetahui kebutuhan masyarakat pada saat ini.
Presiden tahu apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga semakin efektif nantinya terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin berhembus kencang, bahkan pihak Istana pun ikut membenarkan hal tersebut.
Beberapa nama mencuat ke publik dan digadang-gadang akan menjadi menteri-menteri baru di Pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Yusril Izha Mahendra.
Baca Juga: Bertemu Roslan, Jokowi Tegaskan Netral Soal Pemilihan Ketua Umum
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.
