Gempita.co – Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko, dicecar habis soal Jokowi tiga periode saat rapat kerja dengan Komisi ll DPR, Senin (4/4/2022).
Banyak anggota DPR mencecar kabar ada upaya penggalangan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo oleh pemerintah.
Pertanyaan dilontarkan antara lain oleh anggota Fraksi PDIP Ihsan Yunus, Fraksi PKS Mardani Ali Sera, dan Fraksi PAN Guspardi Gaus
Ihsan menanyakan fungsi Setneg dalam dukungan Jokowi 3 periode yang mengemuka dalam Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta Selasa pekan lalu.
Mardani secara tegas menanyakan apakah ada anggaran untuk deklarasi Jokowi 3 periode atau penundaan pemilu dari Istana karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi.
“Kalau pun isu itu ada, biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai. Mohon jawaban dari tiga pembantu utama Presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode Pak Jokowi,” ujar Mardani.
Guspardi bertanya pada Moeldoko tentang monitoring KSP dalam isu perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggung jawab yang bapak sampaikan kepada kami,” kata Gudpardi.
Pratikno menjelaskan kehadiran Presiden Jokowi karena menerima undangan. “Pak Presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apa pun,” Pratikno menjelaskan.
Ia menegaskan kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan para menteri kabinet. “Kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat,” ujarnya.
Seskab Pramono Anung menegaskan tidak ada sama sekali anggaran untuk isu perpanjangan masa jabatan presiden.
“Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini sehingga demikian clear terhadap hal itu,” kata politikus PDIP itu.
Presiden Jokowi, Pramono menambahkan, telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir pada 30 Maret di Borobudur. “Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” ia menegaskan.
Sumber: berbagai sumber
