Gempita.co- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap rotasi pejabat Pemprov yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono merupakan hal yang wajar.
Sebab, ujar Gembong, Heru memiliki kewenangan sama seperti gubernur definitif yang dipilih rakyat.
“Kewenangan yang dimiliki oleh Pj Gubernur itu sama dengan gubernur definitif cuma ada bedanya. Bedanya di mana? Ketika dia melakukan rotasi perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Gembong ketika dikonfirmasi, Selasa (28/3).
Meskipun demikian, Gembong berpesan agar pejabat yang dipilih untuk mengisi posisi kosong harus memiliki kompetensi yang sesuai dan paham tugas serta fungsinya.
“Yang paling penting adalah jangan merotasi hanya karena sentimen. Yang kedua, jangan rotasi karena hanya suka (atau) tidak suka. Untuk bisa menghindari itu, maka Pj Gubernur harus mampu memetakan kualifikasi ASN DKI Jakarta yang pas untuk mengisi posisi yang dilakukan rotasi,” jelas Gembong.
Gembong menambahkan bahwa banyak persepsi masyarakat yang menyebut rotasi ini sebagai upaya Heru untuk menyingkirkan pejabat gubernur sebelumnya. Dia yakin, asumsi tersebut akan terbantahkan bila pejabat yang baru sudah ditunjuk untuk mengisi posisi kosong akibat rotasi.
“Sekarang kan bahasa yang muncul macam-macam, bersih-bersih orang Anies kan gitu ya. Persepsi itu tak mungkin bisa kita hindari, tapi itu bisa kita tepis ketika kita bisa menghadirkan kualifikasi pejabat yang ditunjuk itu memang kualifikasi yang lebih baik,” ucap Gembong.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak 20 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov pada Selasa (21/3). Selain itu, Heru juga mengukuhkan 45 orang pejabat eksisting. Adapun pelantikan jabatan ini digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, rotasi jabatan ini dilakukan untuk membuat penyegaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemprov.
“Tadi sudah dilaksanakan, ada pelantikan 20 orang yang baru dan 45 orang pengukuhan. Alasannya penyegaran, agar segar,” kata Joko kepada wartawan seusai pelantikkan.
Tak hanya itu, Joko juga membantah kabar pelantikkan dan pengukuhan ini untuk menyingkirkan pejabat yang mengabdi di masa kepemimpinan Anies Baswedan.“Oh tidak,” tambah Joko.
