Jakarta, Gempita.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pembangunan ramah ikan dalam setiap pembuatan bendung atau bendungan di Indonesia. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mengungkapkan hal ini untuk mengatasi dampak buruk bendungan bagi habitat ikan.
Dikatakannya, pendirian bendungan/bendung yang tidak dilengkapi jalur migrasi ikan mengakibatkan terputusnya pergerakan ikan dari hilir ke hulu ataupun sebaliknya.
“Ini bisa mengakibatkan pada menurunnya biodiversitas dan populasi ikan,” jelas Sjarief di Jakarta, Selasa (24/11).
Sjarief menambahkan ikan melakukan migrasi untuk kebutuhan mencari makan, naungan/mengasuh anakan maupun untuk reproduksi. Dukungan terharap habitat tersebut pun bisa memperkuat ketahanan pangan terhadap masyarakat pedesaan di Indonesia.
Atas kondisi tersebut, Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), Arif Wibowo mengusulkan konsep jalur ikan (fish way) di setiap bendungan yang ada di Indonesia.
Merujuk kajian Lee Baumgartner dari Charles Sturt University, fasilitas ini diperlukan guna menjaga sifat alamiah ikan untuk bermigrasi. Pembuatan fish way pun harus disesuaikan dengan karakteristik ikan setempat.
“Tentu ini perlu kolaborasi dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan agar fish way segera direalisasikan dan mendapat payung hukum,” kata Arif.
Dibawah supervisi Pusat Riset Perikanan (Pusriskan), Arif menyebut BRPPUPP bekerjasama dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) dan Charles Sturt University (CSU) Australia.
Bahkan kick off meeting terkait projek pengembangan penelitian fishway atau jalur ikan di Indonesia telah dimulai pada Jumat (20/11), di BRPPUPP Palembang, Sumatera Selatan. Topik yang diangkat adalah Translating Fish Passage Research into Policy and Governance.
” Kick off meeting diselenggarakan untuk mendiskusikan rencana kerja yang telah diusulkan serta memetakan kolaborasi pemangku kebijakan yang akan terlibat dalam proyek tersebut,” sambungnya.
Adapun kementerian yang berkolaborasi dalam proyek ini antara lain KKP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pemetaan kolaborasi stakeholder tersebut dilakukan sebagai langkah awal dalam proyek penelitian implementasi fishway di Indonesia yang akan bekerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, Laos, dan Myanmar.
Pertemuan pada Jumat lalu pun dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat secara daring dan luring, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir secara daring antara lainResearch Program Manager Fisheries ACIAR Ann Fleming, Country Manager ACIAR Indonesia Mirah Nuryati beserta staf, tim pakarfish passage CSU antara lain Lee Baumgartner, Nathan Ning, Martin Cooper, Jen Bond, Nicholas Pawsey, Hannah McPherson, Thew Peter, tim BRPPUPP, termasuk perwakilan peneliti BRPPUPP Indonesia yaitu Dwi Atminarso yang sedang melanjutkan studi doktoral tentang fish passage di CSU, dan perwakilan kementerian terkait. Secara luring, kick off meeting dihadiri oleh Kepala BRPPUPP Arif Wibowo, Project Leader Fish Passage di Indonesia Rezki Antoni serta para peneliti BRPPUPP yang terlibat dalam proyek ini, Kemenkomarves, dan Kementerian PUPR.
Acara ini dimulai dengan pemaparan oleh tim peneliti CSU, yaitu Lee Baumgartner tentang perkenalan tangga ikan di Asia Tenggara lewat pengalaman ACIAR selama ini. Pemaparan dilanjutkan oleh John Conallin terkait Metode Motivational Analysis atau kerangka motivasi dan kemampuan yaitu keputusan yang mendukung rencana strategis dan implementasi untuk tangga ikan Indonesia.
Berikutnya, pemaparan oleh Hannah McPherson tentang pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik untuk proses adopsi tangga ikan di suatu negara. Materi terakhir tentang membangun kemampuan dan motivasi serta rencana peningkatan kapasitas oleh Lee Baumgartner.
“Di akhir acara dilakukan pembahasan rencana kerja atauworkplan untuk tahun 2021 yang dilanjutkan dengan diskusi pemetaan rencana kolaborasi pemangku kebijakan dan kementerian yang akan terlibat,” terang Arif.
Sumber: HUMAS BRSDM
