Gempita.co – Hasil riset IKP (Kerawanan Pemilu dan Pemilihan) Bawaslu disebutkan lima provinsi dipetakan paling rawan politik uang, yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.
Sedangkan untuk lima kabupaten kota yang paling rawan politik uang yaitu Jayawijaya, Banggai, Banggai Kepulauan, Sekadau, dan Lampung Tengah.
“Bawaslu bertugas untuk mencegah terjadinya politik uang. Karena itu modus (politik uang) yang beragam itu memerlukan fleksibilitas, adaptasi, dan strategi Bawaslu yang tepat untuk melakukan pencegahan,” jelas Anggota Bawaslu Lolly Suhenty di Bandung, Minggu (13/8).
Lolly menambahkan politik uang merupakan satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu. Menurutnya, politik uang berbahaya karena dapat mempengaruhi pemenangan kontestan, termasuk merusak mentak para pemimpin. Karena itu, Lolly mengajak semua pemangku kepentingan untuk bergandengan untuk menangani politik uang.
“Partisipasi publik menjadi modal dalam upaya pencegahan. Tadi masyarakat permisif terhadap politik uang karena ada yang kasih. Sedangkan yang kasih masih percaya diri karena ada yang menerima. Karena itu, kita punya divisi partisipasi masyarakat untuk pencegahan,” tambahnya.
Lolly menyebut sejumlah fenomena politik uang di antaranya sebelum masa kampanye dan sebelum hari pemungutan suara. Adapun modusnya beragam mulai dari diberikan langsung, pemberian barang, dan janji kepada pemilih. Pelaku juga beragam mulai dari kandidat, tim sukses, aparatur sipil negara, penyelenggara adhoc, dan simpatisan.
Sumber: VoA
