GEMPITA.CO-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendapatkan masukan dari tokoh agama dan masyarakat Papua yang menginginkan penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih secara damai.
Namun, keputusan pemerintah untuk melabeli Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris ditakutkan Komnas HAM menyulitkan upaya penyelesaian secara damai.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan tokoh agama dan masyarakat Papua tersebut ingin melihat ada jalur damai agar hidup lebih aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal. Kata Taufan, suara perdamaian itu sudah disampaikan ke pimpinan negara.
“Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu sudah kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Polri-TNI dan pejabat pemerintahan lainnya,” kata Taufan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4/2021).
Selama ini, pemerintah kerap melakukan pendekatan keamanan yang dianggap Komnas HAM malah terus mengisi catatan kekerasan dan pelanggaran HAM baik dari aparat maupun dari kelompok bersenjata yang hendak merdeka. Karena itu, Komnas HAM kerap menyampaikan keinginannya kepada pemerintah untuk mengkaji ulang pendekatan keamanan yang selama ini belum berhasil dengan lebih mengedepankan jalan damai dan pendekatan kesejahteraan.
Komnas HAM bahkan sudah mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan berbagai kelompok di Papua dan berencana akan semakin mengintensifkan jalan damai tersebut. Inisiatif itu disebut Taufan mendapatkan sambutan baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.
Tetapi, pemerintah malah ingin memberantas TPNPB dengan cara melabelinya sebagai teroris yang menjadi kekhawatiran baru bagi Komnas HAM.
“Namun, kebijakan baru yang mengubah status KKB menjadi organisasi teroris, kami khawatirkan akan mengubah situasi sosial politik di Papua menuju jalan buntu penyelesaian yang damai tersebut,” tuturnya.
“Tindakan-tindakan kekerasan akan semakin menjauhkan tujuan damai di Papua dan pembangunan yang sangat diharapkan rakyat Papua. Tindakan kekerasan juga menambah daftar Panjang penderitaan rakyat Papua.”
Sebelumnya, pemerintah resmi mengategorika kelompok TPNPB di Papua sebagai teroris. Keputusan pemerintah tersebut sudah disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur soal teroris.
