Boyolali, Gempita.co – Beredar informasi Poling atau jajak pendapat menempatkan kotak kosong sebagai pemenang sementara di Pilkada Boyolali.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mengaku belum menerima pendaftar lembaga survei manapun yang mengadakan polling pilkada tahun ini.
Lantaran itu, sebagian kalangan menilai ploling yang menempatkan kota kosong sebagai pemenang mengalahkan calon tunggal di Pilkada Boyolali 2020, M. Said Hidayat-Wahyu Irawan tersebut menyesatkan.
Menurut informasi yang diterima Solopos.com, polling tersebut mencantumkan pilihan pasangan calon peserta Pilkada Boyolali dan pilihan kotak kosong.
Hasil sementara dengan 192 suara pada Jumat (30/10/2020) pukul 15.27 WIB, respoden lebih banyak memilih kotak kosong. Namun, tidak ada keterangan pemilih dari mana saja, usia, dan sebagainya yang lazim disertakan dalam sebuah survei.
Koordinator RTF (Roundtable Forum), yang juga Koordinator Presidium Majelis Daerah (MD) KAHMI (Korps Alumni HMI) Boyolali, Thontowi Jauhari, menilai polling Pilkada Boyolali tersebut menyesatkan.
“Itu menyesatkan sebenarnya. Hasilnya seperti apa saya tidak tahu. Namun sepertinya tidak valid, kredibilitasnya perlu dipertanyakan,” kata dia, Jumat (30/10/2020).
Menurut dia, yang namanya survei atau polling harus menganut ilmu statistik. Sampel harus memenuhi kriteria dalam ilmu-ilmu survei.
“Jadi tidak bisa sembarang, sampling menjadi bias, itu bisa digerakkan oleh orang untuk kepentingan politik sesaat, tidak menggambarkan yang sebenarnya,” kata dia.
Thontowi pun mengaku sering mendapat informasi semacam polling Pilkada Boyolali tersebut, namun dia memilih mengabaikannya.
“Ya saya abaikan. Jangan membuat hal yang menyesatkan. Sesuatu yang di-publish harus ada unsur edukasinya,” kata dia.
Sementara, mengenai kondisi di Boyolali, dia memprediksi pasangan calon yang ada saat ini akan terpilih menjadi pemenang.
“Dari teori apapun, kecuali Tuhan berkehendak lain. Dalam hitungan apapun, calon akan terpilih. Prediksi kami 85 persen menang. Sebab, saya melihat dari PDIP saja sudah berapa? Di luar pemilih PDIP tentunya juga ada. Ini predisksi kuantitatif, tapi mengacu hasil pemilihan lalu, ya kuantitatif juga,” jelas dia.
Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, mengatakan survei atau polling Pilkada Boyolali merupakan hak politik masyarakat, sehingga pihaknya tidak bisa menganjurkan maupun melarang.
Hanya, dia menegaskan hasil survei tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam proses pengawasan.
“Untuk pengawasan kami tetap mengacu SOP yang sudah ada serta indeks kerawanan yang sudah dipetakan,” tambahnya.
Sumber: Solopos.com
