Jakarta, Gempita.co – Bertepatan dengan hari lahirnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ke -70, Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Bank Indonesia (BI) menyalurkan bantuan kepada para pengelola wisata bahari guna membangkitkan kembali wisata bahari di Kabupaten Lombok Barat.
Bantuan diserahkan pada kegiatan “Koordinasi Pembangunan Wisata Bahari di NTB” di kawasan ekowisata mangrove Bagek Kembar, Cinde Manik, Sekotong, Lombok Barat yang dilakukan secara daring dan luring, pada Kamis (17/12) lalu.
Plt. Dirjen PRL TB. Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Kawasan Pesisir dan Laut, untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengelolaan bukan saja dari sumberdaya dan ekosistemnya, tetapi dari jasa kelautan dan perikanan yang selama ini belum dikelola secara optimal.
“Pembangunan kawasan pesisir dan laut, melalui pengembangan wisata bahari, pengelolaannya harus berprinsip pada keberlanjutan ekosistem dan lingkungannya, memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dan tetap melestarikan budaya, kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah,” ujar Tebe di Jakarta.
Untuk itu, Menurut Tebe sangatlah tepat dilakukan bila berbasis masyarakat dan mengembangkan potensi lokal. Tak bisa dipungkiri, wisata bahari bisa menjadi kebanggaan sekaligus keunggulan bangsa ini, dengan potensi wisata bahari yang dimiliki dan devisa yang cukup besar bagi negara.
“Kekayaan pesisir dan laut, serta keindahan yang dimiliki bangsa ini, bukan saja boleh dinikmati oleh masyarakat dunia, tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mensejahterakan masyarakat sekitarnya,” tegasnya.
Pada Gelar Wisata Bahari Tahun 2019, KKP telah meluncurkan Program Pengembangan Desa Wisata Bahari yang dikenal dengan “Dewi Bahari”. Para pemangku kepentingan yang hadir saat itu, termasuk Gubernur BI, Perry Warjiyo sepakat untuk bersama-sama sinergi dalam membangun wisata bahari berkelanjutan untuk mewujudkan hasil yang lebih nyata dan mensejahteraan masyarakat pesisir
Sebagai wujud bentuk nyata sinergitas itu telah diwujudkan dalam membangun salah satu Kawasan Destinasi Super Prioritas Mandalika, Lombok, dengan melakukan pembangunan kawasan-kawasan potensial wisata bahari di kawasan destinasi penyangga unggulan di Lombok yaitu Mandalika dan Gili Meno, Trawangan, dan Air, atau “GIli Matra” dan sering juga disebut sebagai Gili Tramena.
Direktur Jasa Kelautan, Miftahul Huda menjelaskan, program Dewi Bahari merupakan program terobosan dalam pembangunan wisata bahari berbasis masyarakat, untuk memberikan tempat bagi masyarakat untuk berperan dengan merencanakan, mengelola sendiri kawasan wisata bahari secara berkelanjutan sekaligus penataan lingkungan. Hal ini dilakukan agar memupuk rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap kawasan pesisirnya.
“Melalui Program Dewi Bahari yang berkelanjutan selama 5 tahun dengan sinergitas antar pemangku kepentingan akan mempercepat pembangunan desa mewujudkan kemandiriannya,” jelas Huda di sela-sela kegiatannya di kawasan Pembangunan Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) Bali.
Huda berjanji akan mendukung setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat, terlebih melalui kolaborasi seperti ini. Menurutnya, pada tahun 2020 ini KKP, Pemerintah Provinsi NTB, dan Perwakilan Bank Indonesia telah melakukan beberapa sinergi program bantuan untuk masyarakat pesisir.
“Lewat Program Dewi Bahari, Program Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove, KKP telah menyalurkan bantuan ke Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. Sebelumnya, pada tahun 2019 bantuan diberikan ke Kabupaten Lombok Timur dan beberapa kabupaten lainnya di NTB. Untuk tahun 2021 diharapkan beberapa lokasi di NTB akan menjadi prioritas juga,” tandasnya.
“Demikian pula dengan Kantor Perwakilan BI NTB, bersinergi dengan KKP menyalurkan Program Sosial Bank Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera,” tutupnya.
Acara penyerahan bantuan kepada para pengelola wisata bahari turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Bank Indonesia NTB, Bappeda NTB, Desa dan masyarakat pengelola wisata bahari.
Sumber: Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
