Jakarta, Gempita.co – Basuki Tjahja Purnama (Ahok) direkomemdasikan PDIP untuk menjadi Kepala Otorita Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
Namun, pendapat berbeda disampaikan anggota koalisi PPP. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta tidak ada yang mendikte Presiden Joko Widodo karena jabatan di daerah khusus itu setingkat menteri sehingga penunjukan langsung di tangan presiden.
Baidowi meminta agar tidak mendorong nama kepada Jokowi, tetapi sebaiknya memberikan keleluasaan kepada presiden. “Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah Presiden diberikan keleluasaan tentunya Presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa,” anggota Komisi II DPR itu, Jumat (28/1).
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menegaskan partainya tidak merekomendasikan tokoh tertentu, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. “Tidak (merekomendasikan), pasrah saja. PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi,” ujar Wakil Ketua MPR ini, Jumat siang.
Hal senada disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Ia mengatakan hal itu saat mengunjung lokasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur. “Soal calon Kepala Otorita, itu domainnya Presiden atau pemerintah,” ujarnya dikutip Publicanews.
Menurut Bamsoet, selain manut Jokowi siapa yang akan dipilih, MPR juga meyakini Jokowi akan menetapkan calon Kepala Otorita IKN baru secara tepat, agar pembangunan IKN bisa terealisasi. Bamsoet pun mendukung sepenuhnya pembanguan IKN di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
