Gempita.co – Sepuluh potensi konflik terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2024, dipetakan Pemerintah melalui Kemenko Polhukam.
Pertama, pelaksanaan pemilu nanti akan memasuki puncak musim hujan yang cukup deras.
“Sehingga kondisi ini perlu kita antisipasi bersama,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto dalam rapat koordinasi membahas Keamanan Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, Selasa (21/11).
Kedua, kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing. Ketiga, potensi kerawanan terkait konflik sosial dan pengerusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu.
Keempat, gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah Papua. “Gangguan keamanan KKB di beberapa wilayah Papua, dan ini tentu jadi perhatian khusus,” ujar Heri Wiranto.
Kelima, ancaman serangan siber terhadap sistem IT penyelenggara pemilu. Keenam, potensi ancaman bencana alam dan non-bencana alam.
Ketujuh, gangguan kesehatan petugas penyelenggara pemilu.
“Ini menjadi isu yang cukup menarik. Pengalaman di tahun 2019 dimana kita menghadapi beberapa petugas penyelenggara pemilu yang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan,” Heri menjelaskan.
Kedelapan, netralitas aparatur pemerintah. Kesembilan, kerawanan penyelenggaraan pemilu.
Kesepuluh, potensi permasalahan pemilu di luar negeri dan distribusi logistik pemilu dalam maupun luar negeri.
“Semua itu catatan bagi kita semua, khususnya kami di Kemen Polhukam,” Heri Wiranto menegaskan dikutip Publicanews.
